Dedi Mulyadi Dilaporkan Orang Tua Siswa Tak Terima Anaknya Masuk Barak TNI

- Jurnalis

Kamis, 15 Mei 2025 - 16:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dedi Mulyadi (suara com)

Dedi Mulyadi (suara com)

 

1TULAH.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM oleh Adhel Setiawan, seorang orang tua siswa dari Bekasi, atas kebijakan pengiriman siswa bermasalah ke barak militer.

Kebijakan ini dianggap melanggar hak anak serta dinilai tidak memiliki dasar hukum dan pendekatan psikologis yang tepat.

Adhel menolak keras pelibatan militer dalam menangani perilaku anak, terutama tanpa kajian dan transparansi materi pembinaan yang diterapkan.

Baca Juga :  Analisis BRIN: Erupsi Gunung Anak Krakatau Menembus Stratosfer dan Berpotensi Dinginkan Suhu Bumi

Adhel menyampaikan bahwa Indonesia sudah memiliki sistem hukum untuk menangani kenakalan remaja, termasuk Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ia menilai pendekatan militer tidak relevan dan justru bisa menimbulkan kekhawatiran baru, terutama dalam hal dampak psikologis terhadap anak.

Menurutnya, pendidikan dan hukum seharusnya menjadi jalur utama dalam menangani pelanggaran perilaku oleh anak-anak.

Baca Juga :  Terjun Langsung ke Palangka Raya, Sherina Munaf Ikut Padamkan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalteng

Ia juga mengkritisi ketidakefektifan pembinaan ala militer dalam menjamin perubahan perilaku.

Adhel mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pendidikan keluarga melalui program parenting dan pendekatan yang lebih humanis di sekolah.

Ia menegaskan bahwa sebagian orang tua yang menyetujui kebijakan ini mungkin melakukannya karena merasa putus asa, bukan karena pendekatan tersebut benar-benar solusi terbaik.

Penulis : Dedy Hermawan

Berita Terkait

Polri Usut Dugaan Penyimpangan Data Siswa Sekolah Rakyat, Banyak Anak Orang Mampu Masuk Kuota
TP-PKK Mura Hadirkan Rumah DILAN, Ini Manfaatnya bagi Masyarakat
DPRD dan Pemprov Kalteng Mulai Bahas Nota Keuangan Perubahan APBD 2026
Awas! Salah Pakai Krim Pencerah Bisa Bikin Flek Hitam Makin Kebiruan
Rupiah Menguat ke Level Rp17.550 per Dolar AS, Pasar Nanti Data Kepercayaan Konsumen
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Dua Anggota DPRD Kota Bengkulu
Speedboat Bawa 8 Orang Hilang Kontak di Selat Sunda, Termasuk Jurnalis Media Nasional
Program Makan Bergizi Gratis Bermasalah, Pemerintah Minta Waktu Pembenahan 2 Bulan
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 18:38 WIB

Polri Usut Dugaan Penyimpangan Data Siswa Sekolah Rakyat, Banyak Anak Orang Mampu Masuk Kuota

Rabu, 9 September 2026 - 18:36 WIB

TP-PKK Mura Hadirkan Rumah DILAN, Ini Manfaatnya bagi Masyarakat

Rabu, 9 September 2026 - 16:02 WIB

DPRD dan Pemprov Kalteng Mulai Bahas Nota Keuangan Perubahan APBD 2026

Rabu, 9 September 2026 - 14:37 WIB

Awas! Salah Pakai Krim Pencerah Bisa Bikin Flek Hitam Makin Kebiruan

Selasa, 8 September 2026 - 22:22 WIB

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Dua Anggota DPRD Kota Bengkulu

Selasa, 8 September 2026 - 19:41 WIB

Speedboat Bawa 8 Orang Hilang Kontak di Selat Sunda, Termasuk Jurnalis Media Nasional

Selasa, 8 September 2026 - 19:32 WIB

Program Makan Bergizi Gratis Bermasalah, Pemerintah Minta Waktu Pembenahan 2 Bulan

Selasa, 8 September 2026 - 19:23 WIB

Komisi II DPRD Kalteng Dorong Hilirisasi Perikanan demi Kesejahteraan Nelayan

Berita Terbaru