Bantah Dikendalikan Jokowi, Prabowo: Pertemuan Hanya Soal Waktu

- Jurnalis

Senin, 12 Mei 2025 - 16:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. (Suara.com/Novian)

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. (Suara.com/Novian)

1TULAH.COM-Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa tidak ada upaya dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk menghindari pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disampaikan untuk membantah anggapan bahwa Prabowo sengaja menjauh agar tidak dianggap dikendalikan oleh Jokowi.

Menurut Prasetyo, agenda pertemuan antara Prabowo dan Jokowi hanya terkendala masalah waktu, mengingat kesibukan masing-masing.

“Di tengah kesibukan beliau berdua, cocokan waktunya saja yang belum, belum ketemu begitu,” ujar Prasetyo.

Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa jika pertemuan tersebut terlaksana, Jokowi hanya akan melakukan silaturahmi dengan Prabowo, tanpa ada niat untuk mempengaruhi kebijakan Prabowo. Ia menegaskan bahwa Jokowi telah menyerahkan sepenuhnya kepemimpinan negara dan pemerintahan kepada Prabowo.

“Kalau untuk pemerintahan beliau sudah menyampaikan bahwa sekarang tidak ada itu matahari kembar, tidak ada itu istilah-istilahnya yang boleh dianggap beliau mempengaruhi Pak Presiden Prabowo itu, gak ada. Jadi sepenuhnya beliau menyerahkan kepemimpinan ini kepada Pak Presiden Prabowo,” tutur Prasetyo.

“Jadi jangan ditafsirkan ke mana mana meskipun belum ketemu,” sambungnya.

Prabowo Bantah Jadi “Boneka” Jokowi:

Sebelumnya, Prabowo sendiri telah membantah tudingan bahwa dirinya adalah “boneka” Jokowi dan dikendalikan oleh mantan Wali Kota Solo tersebut. Bantahan itu disampaikan saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, komplek Istana Kepresidenan Jakarta.

Baca Juga :  Mantap, Murung Raya Juara Umum MTQ VIII KORPRI Kalteng

“Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” kata Prabowo, Senin (5/5/2025).

Prabowo menjelaskan bahwa jika ia melakukan konsultasi dengan Jokowi, itu hanya sebagai bentuk meminta saran dan pendapat dari seorang pemimpin yang berpengalaman.

“Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa,” katanya.

Ia bahkan menegaskan bahwa ia juga melakukan konsultasi dengan para presiden terdahulu, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri.

“Saya menghadap beliau tidak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah,” kata Prabowo.

“Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” kelakar Prabowo.

Prabowo juga menyinggung soal polemik ijazah Jokowi dan menegaskan bahwa ia menghormati Jokowi sebagai presiden dua periode.

“Loh minta pandangan minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya, iya kan?” kata Prabowo.

Baca Juga :  Pemkab Mura Matangkan Persiapan Sambut Peserta Sinode Umum GKE

Demokrat Tegaskan Kemandirian Prabowo:

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, turut mengamini pernyataan Prabowo dan menegaskan bahwa Prabowo memiliki kemandirian dan kedaulatan sebagai presiden.

“Saya kira Pak Prabowo orang yang punya kemandirian dan kedaulatan,” kata Herman di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025) malam.

Herman Khaeron mencontohkan program-program Prabowo yang menunjukkan kemandiriannya, seperti program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan hilirisasi.

“Artinya kalau melihat dari program-program Pak Prabowo, jelas ini adalah bentuk kemandirian Pak Prabowo. Bentuk kedaulatannya Pak Prabowo sebagai presiden,” ungkap Herman.

“Kami bisa lihat kok dari setiap pengambilan keputusan, pada setiap program aja, itu sudah terlihat bahwa memang ini kemandirian dan kedaulatannya Pak Prabowo sebagai presiden,” sambungnya.

Dengan adanya bantahan dari Mensesneg dan penegasan dari Prabowo sendiri, serta dukungan dari Partai Demokrat, diharapkan polemik mengenai dugaan pengendalian Prabowo oleh Jokowi dapat mereda.

Pertemuan antara kedua tokoh tersebut diharapkan dapat segera terlaksana untuk memperkuat sinergi dalam membangun bangsa. (Sumber:Suara.com)

 

Berita Terkait

Mengupas Mitos MSG: Benarkah Penyedap Rasa Ini Berbahaya bagi Kesehatan?
Pimpin IWO Bartim Lagi, Boy TM Targetkan Peningkatan Kompetensi SDM Pers
Internet Menolak Lupa: Mengapa Jejak Digital Bisa Menentukan Masa Depan Anda?
Dibidik KPK Terkait Kasus OTT Bupati Kuansing, Menhut Raja Juli Antoni Buka Suara Soal Aliran Dana HPT
Tragedi Tumbang Kalemei: Satu Polisi Gugur, Dua Hilang Saat Penggerebekan Bandar Narkoba di Katingan
KPK Sita Ratusan Juta Rupiah dalam Kasus OTT Bupati Langkat
Mabes Polri Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi Program MBG
Pemprov Kalteng Perkuat GERMAS, ASN Diajak Terapkan Pola Hidup Sehat untuk Wujudkan SDM Unggul
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 4 Juli 2026 - 19:34 WIB

Mengupas Mitos MSG: Benarkah Penyedap Rasa Ini Berbahaya bagi Kesehatan?

Sabtu, 4 Juli 2026 - 19:26 WIB

Pimpin IWO Bartim Lagi, Boy TM Targetkan Peningkatan Kompetensi SDM Pers

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WIB

Internet Menolak Lupa: Mengapa Jejak Digital Bisa Menentukan Masa Depan Anda?

Sabtu, 4 Juli 2026 - 07:18 WIB

Tragedi Tumbang Kalemei: Satu Polisi Gugur, Dua Hilang Saat Penggerebekan Bandar Narkoba di Katingan

Jumat, 3 Juli 2026 - 22:13 WIB

KPK Sita Ratusan Juta Rupiah dalam Kasus OTT Bupati Langkat

Jumat, 3 Juli 2026 - 22:12 WIB

Mabes Polri Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi Program MBG

Jumat, 3 Juli 2026 - 16:52 WIB

Pemprov Kalteng Perkuat GERMAS, ASN Diajak Terapkan Pola Hidup Sehat untuk Wujudkan SDM Unggul

Jumat, 3 Juli 2026 - 16:19 WIB

Pemprov Kalteng Perkuat Kelembagaan Kedamangan, Dorong Pelestarian Budaya dan Hukum Adat Dayak

Berita Terbaru

Opini

Kerugian Masyarakat dan Kompensasi Atas Pemadaman Listrik

Minggu, 5 Jul 2026 - 08:11 WIB