Pj Bupati Barut Sampaikan LPJ Triwulan I Periode Ke-2 di Itjen Kemendagri

1TULAH.COM, Jakarta – Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara (Barut), Kalteng, Muhlis, kembali menghadiri evaluasi LPJ Periode Ke-2 Triwulan I yang dilakukan oleh tim evaluator Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di ruang rapat Gedung Itjen Kemendagri di Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025.

Pada kegiatan ini, Pj Bupati Muhlis didampingi Staf Ahli Bupati, Inspektur Barut dan sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Barut

Evaluasi LPJ kali ini bisa dibilang evaluasi kinerja terakhir Muhlis selaku Pj Bupati Barut, karena dalam waktu dekat bupati Barut definitif terpilih akan dilantik. Untuk itu, pada evaluasi LPJ periode Oktober-Desember ini, Pj Bupati Muhlis di hadapan tim evaluator Kemendagri melaporkan secara gamblang dan lengkap 10 aspek kinerja yang mencakup beberapa indikator yang menjadi objek evaluasi secara nasional.

Aspek pertama adalah inflasi, menurut Pj Bupati Muhlis, beragam upaya dan langkah konkrit untuk pengendalian dan penanganan dampak inflasi, telah dilakukannya. Terbukti, tren harga komoditas inflasi di Kabupaten Barito Utara tercatat stabil sesuai laporan prognosa neraca pangan.

Aspek kedua adalah penanganan stunting. Dari hasil pengukuran prevalensi stunting Desember 2024, adalah 3,23% atau terdapat penurunan hingga 3,47% dari tahun sebelumnya.

Serta aspek ketiga adalah BUMD. Aspek keempat, lanjut Pj Bupati Muhlis adalah layanan publik. Kelima adalah aspek pengangguran, pada aspek ini Pj Bupati Muhlis juga menjelaskan upaya ataupun terobosan Pemkab Barut untuk mengurangi angka tingkat pengangguran terbuka di daerahnya yang semula 3,97% pada Desember 2023 menjadi 1,81% di Desember 2024.

Sedangkan aspek keenam adalah aspek kemiskinan ekstrem, pada aspek ini sesuai data P3KE 2023 sejumlah 1309 KK sedangkan berdasarkan data tingkat dan jumlah penduduk miskin ekstrem Kalteng di Barut hingga Desember 2024 berjumlah 205 KK atau 840 Jiwa.

Penduduk miskin ekstrem Barut yang telah mendapatkan intervensi sebesar 199 KK atau 97,07% melalui anggaran APBN dan APBDes. Dan sebesar 205 KK atau 100% mendapatkan intervensi melalui anggaran APBD.

Aspek ketujuh, adalah kesehatan, aspek kedelapan adalah aspek belanja, aspek kesembilan adalah aspek kegiatan unggulan dan kesepuluh adalah aspek perizinan.

Semua capaian maupun upaya yang dilakukan Pemkab Barut pada 10 aspek ini, seluruhnya dilaporkan secara lengkap oleh Pj Bupati Muhlis, sehingga mendapat apresiasi dari tim evaluator Kemendagri.

Editor: Aprie