Kecam Kehadiran Indomaret! Ketua DPD KNPI HSU: UMKM Terancam, Pemerintah Harus Bertindak

- Jurnalis

Jumat, 13 September 2024 - 14:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Belum genap sebulan Indomaret beroperasi di Amuntai, Kalsel, para pelaku usaha kecil sudah mulai mengeluh, lantaran usahanya sepi pembeli. Foto: Windi/1tulah.com

Belum genap sebulan Indomaret beroperasi di Amuntai, Kalsel, para pelaku usaha kecil sudah mulai mengeluh, lantaran usahanya sepi pembeli. Foto: Windi/1tulah.com

1tulah.com, AMUNTAI – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Hulu Sungai Utara, (HSU), Kalsel, Nurul Hadi, melontarkan kritik tajam terkait kehadiran Indomaret di daerah setempat.

Menurut Nurul Hadi keberadaan retail modern ini tidak hanya meresahkan, tetapi juga mengancam keberlangsungan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti kios, warung kelontong, dan pasar tradisional. Hal ini diutarakannya, kepada awak media, Jumat (13/9/2024).

“Kehadiran Indomaret ini sama saja seperti membunuh UMKM secara perlahan,” ujarnya.

Dia menambahkan, saat mereka mendorong perekonomian lokal dan menggalakkan program pemulihan ekonomi pascapandemi, kehadiran retail modern justru semakin memperburuk kondisi pelaku usaha kecil yang sudah kesulitan bertahan.

“Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah tegas untuk melindungi UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat, jika dibiarkan, bukan tidak mungkin ke depan kita hanya akan melihat ruko-ruko tutup dan pasar tradisional sepi pembeli. Apa kita ingin ekonomi lokal kita mati pelan-pelan?” tegas Nurul Hadi.

Selain itu, tokoh pemuda yang akrab disapa Haji Arul ini,  juga mempertanyakan izin yang diberikan pemerintah daerah kepada gerai retail modern tersebut, apakah perizinan yang dimaksud sudah mempertimbangkan dampak sosial dan perekonomian masyarakat?

Baca Juga :  Resmi! Harga BBM Pertamina Naik per 1 Maret 2026: Cek Daftar Lengkap Pertamax & Dexlite di Sini

“Apakah izin-izin tersebut mempertimbangkan dampak sosial dan aspek ekonomi bagi masyarakat? Apakah ada kajian yang jelas dan transparan?, jangan sampai ini menjadi alat pemodal besar untuk mendominasi ekonomi lokal,” pungkas Ketua DPD KNPI setempat.

Sikap yang diambil oleh Ketua DPD KNPI setempat, dipicu dengan adanya keluhan dari masyarakat, yang menganggap kehadiran Indomaret berpotensi mengancam usaha kecil mereka.

Adanya Indomaret di Amuntai menjadi kontroversi di kalangan masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha kecil yang saat ini merasa terabaikan, dan mengancam mata pencaharian mereka yang sebagian besar, penghasilannya didapat dari hasil berdagang sembako.

Salah seorang warga yang rumahnya tidak jauh dari Indomaret, mengungkapkan bahwa, semenjak beroperasinya Indomaret, usahanya mengalami kemunduran yang drastis, di mana setiap hari dagangannya sepi pembeli, berbeda sebelum adanya minimarket tersebut.

“Belum genap sebulan, dampak dari adanya Indomaret membuat dagangannya sepi pembeli, kita perlu makan, perlu modal untuk berusaha bertahan di tengah kekurangan,” beber salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Ia juga menambahkan, keberadaan Indomaret mengancam para pelaku usaha lokal, salah satunya seperti warung, kios yang keseharian menyediakan bahan keperluan sehari-hari.

Baca Juga :  Perang AS-Iran dan Rusia-Ukraina: Skenario Terburuk Kiamat Energi di Benua Biru

“Di waktu kepemimpinan mantan Bupati Abdul Wahid (Alm), beliau menolak keras adanya Indomaret di Kabupaten HSU, dulunya memang ada isu yang menyebutkan bahwa Indomaret bakal ada di daerah ini, akan tetapi katanya ditolak pa Wahid, dengan alasan mengganggu perekonomian para pelaku usaha kecil,” sebut warga Desa Palampitan Hulu ini.

Sementara, Sekda HSU Adi Lesmana, saat dikonfirmasi terkait hal ini, ia enggan untuk berkomentar, menurutnya yang lebih tepat untuk menjawab persoalan ini, yakni Dinas Perdagangan setempat.

“Langsung tanyakan saja ke Dinas Perdagangan, untuk persoalan ini saya kurang layak untuk memberikan jawaban, dan dirasa kurang pas,” ucapnya di ruang kerja saat dihubungi terpisah.

Kontroversi keberadaan Indomaret di Jalan Lambung Mangkurat, tepatnya di Desa Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, terus memanas dengan desakan agar pemerintah segera mengevaluasi kebijakan yang ada demi keberlangsungan UMKM di HSU.

Sampai berita ini diturunkan, sejumlah pihak yang bersangkutan belum bisa dikonfirmasi oleh awak media. 

Penulis: Windi Hidayat

Editor: Aprie

Berita Terkait

Beda Aturan Pajak THR ASN vs Swasta: Mengapa Pemerintah yang Tanggung PPh ASN?
Sempat Ambruk! Harga Emas Antam Naik Rp 35.000, Segini Harganya per Gram Hari Ini
Ekonomi Israel di Ambang Resesi! Perang Lawan Iran Telan Biaya Rp45 Triliun per Minggu
Perang AS-Iran dan Rusia-Ukraina: Skenario Terburuk Kiamat Energi di Benua Biru
Strategi BI Percepat Penyaluran Kredit: Siapkan Insentif Likuiditas Rp427,5 Triliun
Resmi! Harga BBM Pertamina Naik per 1 Maret 2026: Cek Daftar Lengkap Pertamax & Dexlite di Sini
Pasar Global Siaga! Konflik Iran-AS Ancam 20% Pasokan Minyak Dunia
Rupiah Menguat ke Rp16.754, Pidato Trump dan Sentimen Global Jadi Pemicu Utama

Berita Terkait

Sabtu, 7 Maret 2026 - 14:41 WIB

Beda Aturan Pajak THR ASN vs Swasta: Mengapa Pemerintah yang Tanggung PPh ASN?

Kamis, 5 Maret 2026 - 08:28 WIB

Ekonomi Israel di Ambang Resesi! Perang Lawan Iran Telan Biaya Rp45 Triliun per Minggu

Rabu, 4 Maret 2026 - 14:21 WIB

Perang AS-Iran dan Rusia-Ukraina: Skenario Terburuk Kiamat Energi di Benua Biru

Minggu, 1 Maret 2026 - 17:16 WIB

Strategi BI Percepat Penyaluran Kredit: Siapkan Insentif Likuiditas Rp427,5 Triliun

Minggu, 1 Maret 2026 - 13:21 WIB

Resmi! Harga BBM Pertamina Naik per 1 Maret 2026: Cek Daftar Lengkap Pertamax & Dexlite di Sini

Minggu, 1 Maret 2026 - 07:29 WIB

Pasar Global Siaga! Konflik Iran-AS Ancam 20% Pasokan Minyak Dunia

Kamis, 26 Februari 2026 - 10:38 WIB

Rupiah Menguat ke Rp16.754, Pidato Trump dan Sentimen Global Jadi Pemicu Utama

Rabu, 25 Februari 2026 - 16:22 WIB

Penyegaran Manajemen SOHO: Ignasius Jonan Emban Amanah Presiden Komisaris 5 Tahun

Berita Terbaru

Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Betri Susilawati memimpin rapat kerja daring bersama Kepala Bagian Organisasi kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah dalam rangka percepatan penataan kelembagaan BPBD Kalimantan Tengah. (3/3/26)

Palangkaraya

Penting! Penataan Kelembagaan BPBD Kalimantan Tengah Dipercepat

Sabtu, 7 Mar 2026 - 12:19 WIB