Desak Pj Bupati Indra Gunawan Dicopot! Delegasi Ormas Barito Timur Sampaikan Surat ke Mendagri di Jakarta

1tulah.com, TAMIANG LAYANG – Merasa tidak layak memimpin kabupaten Barito Timur,  Forum Ormas Kabupaten Barito Timur serahkan surat ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, untuk meminta Pj Bupati Barito Timur Indra Gunawan diganti.

“Kami baru saja selesai menyerahkan surat itu ke Kantor Mendagri dan Kantor Setneg,” ungkap Ketua Gerdayak Barito Timur, Harisatriano, selepas menyampaikan surat tuntutan itu, Selasa (20/08/2024).

Sehari sebelumnya perwakilan dari berbagai ormas dan masyarakat adat di Barito Timur itu juga menyerahkan surat yang sama ke Kantor DPD RI, Kantor DPRD, Kantor Gubernur dan Sekretariat DAD Kalimantan Tengah.

Surat itu di antaranya berisi penilaian bahwa selama menjabat sebagai Pj Bupati Barito Timur, Indra Gunawan tidak mampu menyelesaikan masalah tata batas di Desa Dambung, bahkan terkesan pasif untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kemudian dugaan keterlibatan Indra Gunawan dalam mengatur pihak ketiga yang mengerjakan pengadaan mobil dinas senilai Rp25 miliar, proyek rehab kantor bupati senilai Rp7,8 miliar termasuk proyek-proyek penunjukan langsung di dinas-dinas sehingga pengusaha lokal kehilangan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur utama.

Berikutnya, dugaan Indra Gunawan menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan kakaknya mengawasi proyek yang dikerjakan sendiri serta dugaan Indra Gunawan bermain anggaran dengan menyetujui kontrak senilai Rp400 juta untuk media baru bahkan yang tidak memiliki badan hukum pers.

“Karena itu kami meminta Indra Gunawan diganti dari jabatannya sebagai Pj Bupati Barito Timur dan menunjukkan Pj Bupati Barito Timur yang baru dari ASN provinsi yang lebih mengetahui dan memahami kearifan budaya lokal dan tata krama serta tidak bersikap semena-mena dan aji mumpung saat diberikan amanah mengelola anggaran Pemkab Barito Timur,” tegas Harisatriano.

Sejauh ini, belum ada respons maupun tanggapan resmi dari Pj Bupati Bartim Indra Gunawan maupun pejabat di lingkup Pemkab Bartim terkait dengan berbagai dugaan permasalahan yang disampaikan warga melalui Ormas setempat maupun dugaan KKN dalam pengelolaan anggaran.(zek)