Krisis Air di IKN Akan Jadi Lumbung Bisnis Elite Oligarki, Ini Penjelasan Greenpeace

- Jurnalis

Kamis, 18 Juli 2024 - 15:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

1TULAH.COM – Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini tengah mengalami kondisi krisis air.

Hal itu dikatakan Greenpeace Indonesia yang mengatakan kalau krisis itu sebenarnya sudah terjadi sebelum pembangunan IKN dimulai. Kemudian makin parah ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai membangun IKN.

“BMKG juga melihat akan terjadi krisis khususnya di 2020 kemarin dan sampai sekarang karena cuaca meningkat dan terkait juga dengan kekeringan yang panjang,” kata Forest Campaigner Team Leader Greenpeace Indonesia Arie Rompas dalam siaran langsung Instagram bersama @independenid, Rabu (17/7/2024).

Jika pemerintah tak menganggap serius krisis itu, Arie memprediksi akan terjadi privatisasi air oleh para pengusaha kepada masyarakat di sekitar IKN.

Baca Juga :  Geger Benda Berkabel Ditemukan di Perkebunan Kotim Usai Dentuman Misterius Membahana

Lantaran hal itu, Arie meminta agar pemerintah sebaiknya membuat regulasi yang tepat terkait air dan memperbaiki dulu masalah iklim yang ada di sana sebelum lanjutkan pembangunan.

“Kalau dalam konteks bisnis, dia akan melihat bahwa air ini akan menjadi sangat dibutuhkan di IKN. Sehingga modal dan teknologi itu harus dikontrol,” kata Arie.

Ia mencontohkan, salah satu pembangunan waduk di IKN digarap oleh bisnis Arsari Grup. Perusahaan itu telah memegang proyek pembangunan air bersih di IKN yang nilainya mencapai Rp 4,7 triliun. Arie mengkritik jika kondisi itu sarat kepentingan elit oligarki.

Baca Juga :  Usut Tuntas Karhutla: Polri Identifikasi 97 Perusahaan Terlibat Kasus Pembakaran Hutan di Sumatra dan Kalimantan

“Sejak awal kita sudah teriak kalau IKN ini sudah di kavling oleh elit-elit oligarki yang memiliki wilayah itu sehingga proses perjalanannya tidak mulus. Termasuk salah satu waduk yang di sana juga punya grup Arsari, itu terafiliasi secara politik ke pemerintahan Prabowo,” tutur Arie.

Ia pun mengatakan kalau pembangunan IKN saat ini hanya untuk kepentingan oligarki. Oleh karena itu, Greenpeace Indonesia meminta pemerintah selesaikan dulu hak dasar masyarakat atas tanah serta akses air bersih yang cukup di sekitar IKN.

Penulis : Wanda Hanifah Pramono

Sumber Berita : suara.com

Berita Terkait

9 Cara Mengatasi Flek Hitam Menahun di Pipi Usia 45 Tahun ke Atas akibat Sinar Matahari
Kerusakan Hutan & Konflik Agraria: WALHI Sebut Satgas PKH Hanya “Ganti Pemain” ke BUMN
Polda Kalsel Sidik 13 Korporasi Karhutla: Terlibat Modal Asing, Tersebar di 4 Kabupaten
Prakiraan Cuaca BMKG 24 Oktober 2026: Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang di Kota-Kota Ini
Mengurai Jalinan Bisnis Jhonlin Group dan Bank Mandiri di Balik Mega Akses Saham BYAN Rp26 Triliun
Menjelang Pencairan Tali Asih, Pembeli Lahan Angkat Bicara
Bupati Eddy Raya Tegaskan Komitmen Pemkab Barsel dalam Penanganan Karhutla di Kalteng
Rencana Gaji PNS dan ASN Lewat Koperasi Merah Putih Menuai Sorotan: Anggota DPRD Kalteng Wanti-wanti Kesiapan Sistem
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 15:10 WIB

9 Cara Mengatasi Flek Hitam Menahun di Pipi Usia 45 Tahun ke Atas akibat Sinar Matahari

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 15:00 WIB

Kerusakan Hutan & Konflik Agraria: WALHI Sebut Satgas PKH Hanya “Ganti Pemain” ke BUMN

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 09:40 WIB

Prakiraan Cuaca BMKG 24 Oktober 2026: Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang di Kota-Kota Ini

Jumat, 23 Oktober 2026 - 15:18 WIB

Mengurai Jalinan Bisnis Jhonlin Group dan Bank Mandiri di Balik Mega Akses Saham BYAN Rp26 Triliun

Jumat, 23 Oktober 2026 - 08:30 WIB

Menjelang Pencairan Tali Asih, Pembeli Lahan Angkat Bicara

Selasa, 20 Oktober 2026 - 08:31 WIB

Bupati Eddy Raya Tegaskan Komitmen Pemkab Barsel dalam Penanganan Karhutla di Kalteng

Senin, 19 Oktober 2026 - 17:22 WIB

Rencana Gaji PNS dan ASN Lewat Koperasi Merah Putih Menuai Sorotan: Anggota DPRD Kalteng Wanti-wanti Kesiapan Sistem

Senin, 19 Oktober 2026 - 17:15 WIB

Usut Tuntas Karhutla: Polri Identifikasi 97 Perusahaan Terlibat Kasus Pembakaran Hutan di Sumatra dan Kalimantan

Berita Terbaru