Krisis Air di IKN Akan Jadi Lumbung Bisnis Elite Oligarki, Ini Penjelasan Greenpeace

- Jurnalis

Kamis, 18 Juli 2024 - 15:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

1TULAH.COM – Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini tengah mengalami kondisi krisis air.

Hal itu dikatakan Greenpeace Indonesia yang mengatakan kalau krisis itu sebenarnya sudah terjadi sebelum pembangunan IKN dimulai. Kemudian makin parah ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai membangun IKN.

“BMKG juga melihat akan terjadi krisis khususnya di 2020 kemarin dan sampai sekarang karena cuaca meningkat dan terkait juga dengan kekeringan yang panjang,” kata Forest Campaigner Team Leader Greenpeace Indonesia Arie Rompas dalam siaran langsung Instagram bersama @independenid, Rabu (17/7/2024).

Jika pemerintah tak menganggap serius krisis itu, Arie memprediksi akan terjadi privatisasi air oleh para pengusaha kepada masyarakat di sekitar IKN.

Baca Juga :  MK Tegaskan Tak Berwenang Diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari Jabatan Wapres

Lantaran hal itu, Arie meminta agar pemerintah sebaiknya membuat regulasi yang tepat terkait air dan memperbaiki dulu masalah iklim yang ada di sana sebelum lanjutkan pembangunan.

“Kalau dalam konteks bisnis, dia akan melihat bahwa air ini akan menjadi sangat dibutuhkan di IKN. Sehingga modal dan teknologi itu harus dikontrol,” kata Arie.

Ia mencontohkan, salah satu pembangunan waduk di IKN digarap oleh bisnis Arsari Grup. Perusahaan itu telah memegang proyek pembangunan air bersih di IKN yang nilainya mencapai Rp 4,7 triliun. Arie mengkritik jika kondisi itu sarat kepentingan elit oligarki.

Baca Juga :  Prabowo dan Presiden Mesir Sepakati Penguatan Pendidikan: Beasiswa, Riset, hingga Exchange Dosen

“Sejak awal kita sudah teriak kalau IKN ini sudah di kavling oleh elit-elit oligarki yang memiliki wilayah itu sehingga proses perjalanannya tidak mulus. Termasuk salah satu waduk yang di sana juga punya grup Arsari, itu terafiliasi secara politik ke pemerintahan Prabowo,” tutur Arie.

Ia pun mengatakan kalau pembangunan IKN saat ini hanya untuk kepentingan oligarki. Oleh karena itu, Greenpeace Indonesia meminta pemerintah selesaikan dulu hak dasar masyarakat atas tanah serta akses air bersih yang cukup di sekitar IKN.

Penulis : Wanda Hanifah Pramono

Sumber Berita : suara.com

Berita Terkait

Pembangunan Kabupaten Kapuas Terus Melesat, Ketua Komisi I DPRD Kalteng Berikan Apresiasi
Respons Kabut Asap Lintas Batas: Presiden Prabowo Bahas Tawaran Bantuan Malaysia untuk Penanganan Karhutla
Ancaman Wacana Revisi UU Hak Cipta: Media Lokal Tolak Sentralisasi LMK dan Risiko Link Tax
Prabowo dan Presiden Mesir Sepakati Penguatan Pendidikan: Beasiswa, Riset, hingga Exchange Dosen
Survei CELIOS: 75% Masyarakat Merasa Stres dengan Kebijakan Pemerintah di 2 Tahun Kepemimpinan Prabowo
Benarkah “Belum Makan Kalau Belum Makan Nasi”? Menguak Sejarah Dominasi Beras di Indonesia
Kerusakan Ekologis dan Ancaman Kesehatan: Mengapa Karhutla di Sumatra dan Kalimantan Tak Kunjung Usai?
Bebas dari Ilusi Timeline Hidup: Mengapa Ambil Jeda Bukan Berarti Tertinggal
Tag :

Berita Terkait

Senin, 12 Oktober 2026 - 18:15 WIB

Pembangunan Kabupaten Kapuas Terus Melesat, Ketua Komisi I DPRD Kalteng Berikan Apresiasi

Senin, 12 Oktober 2026 - 18:04 WIB

Respons Kabut Asap Lintas Batas: Presiden Prabowo Bahas Tawaran Bantuan Malaysia untuk Penanganan Karhutla

Senin, 12 Oktober 2026 - 10:06 WIB

Ancaman Wacana Revisi UU Hak Cipta: Media Lokal Tolak Sentralisasi LMK dan Risiko Link Tax

Senin, 12 Oktober 2026 - 07:32 WIB

Survei CELIOS: 75% Masyarakat Merasa Stres dengan Kebijakan Pemerintah di 2 Tahun Kepemimpinan Prabowo

Minggu, 11 Oktober 2026 - 18:54 WIB

Benarkah “Belum Makan Kalau Belum Makan Nasi”? Menguak Sejarah Dominasi Beras di Indonesia

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 16:03 WIB

Kerusakan Ekologis dan Ancaman Kesehatan: Mengapa Karhutla di Sumatra dan Kalimantan Tak Kunjung Usai?

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 15:56 WIB

Bebas dari Ilusi Timeline Hidup: Mengapa Ambil Jeda Bukan Berarti Tertinggal

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 11:30 WIB

Pemkab Mura Harapkan KNPI Jadi Mitra Strategis Pembangunan Daerah

Berita Terbaru

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) Kabupaten Seruyan, Megawati, saat menghadiri penutupan DSEF 2026 di Dermaga Desa Sembuluh II, Kecamatan Danau Sembuluh, Sabtu (10/10/2026).

Seruyan

Pemkab Apresiasi DSEF 2026, Harus Diagendakan Setiap Tahun

Senin, 12 Okt 2026 - 20:13 WIB