Pemkab Mura Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2024

- Jurnalis

Selasa, 4 Juni 2024 - 21:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_0

Oplus_0

1tulah.com, Puruk Cahu – Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag Mura, Suria Siri dan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Mura, Jayadie Y. Dadi didampingi Perencana Bagian Perekonomian dan SDA Setda Mura, Juniardi Juni secara daring mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi 2024 di Aula A Kantor Bupati Mura, Selasa (4/6/2024).

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dipimpin oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Tomsi Tohir.

Rapat koordinasi daring ini diinisiasi sebagai respons terhadap pentingnya kerjasama lintas sektor dan lintas daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan mencegah terjadinya lonjakan inflasi yang dapat merugikan masyarakat.

Baca Juga :  Soroti Hak Pesangon dan PHK, KSPI Desak Pemerintah Cabut PP Turunan UU Cipta Kerja

Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir menyampaikan, dalam rapat koordinasi inflasi kali ini meminta agar seluruh kepala daerah bisa menyusun perencanaan menekan laju inflasi selama satu tahun.

“Saya berharap agar Kepala Daerah bisa mengecek kenaikan harga di daerahnya masing-masing dan melakukan upaya-upaya yang betul-betul bisa dirasakan hasilnya, bukan hanya formalitas atau seremonial saja. Karena hal-hal yang sifatnya seremonial hasilnya tidak akan maksimal,” imbaunya.

Baca Juga :  Heriyus: Festival Budaya Harus Jadi Ruang Edukasi dan Inspirasi Generasi Muda

Tomsil juga mengatakan Pemerintah dengan bantuan Pemda terus memantau distribusi atau penyebaran komoditas impor agar tepat sasaran, meskipun inflasi bulan mei 2024 mengalami penurunan dari 3 persen menjadi 2,84 persen.

Menurutnya, penurunan ini tidak lepas dari kerja keras berbagai pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Tentunya, ini merupakan suatu anugerah dan hasil jerih payah kita bersama. Namun demikian, masih terdapat beberapa jenis komoditas yang sebenarnya masih bisa kita atasi lebih baik lagi seperti cabai dan bawang,”tambahnya. (Sur)

Berita Terkait

Soroti Hak Pesangon dan PHK, KSPI Desak Pemerintah Cabut PP Turunan UU Cipta Kerja
Pemkab Murung Raya Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Bersama KPK
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Skandal Korupsi PT TPL Tbk, Negara Rugi Rp2 Triliun
Tingkatkan Rasa Bangga Berbusana Lokal, DWP Sekretariat DPRD Kalteng Edukasi Anggota lewat Museum Batik
Bahlil dan Purbaya Bertemu Bahas Subsidi BBM Tepat Sasaran
Ahmad Sahroni Minta Provokator Hoaks di Medsos Ditindak Tegas
Salju Abadi Indonesia Kian Memudar: Gletser Puncak Jaya Papua Tersisa 2 Persen, Diprediksi Punah Total 2026
Dakwaan Kasus Kuota Haji: JPU KPK Ungkap Pengaturan Kuota Tambahan ‘Satu Pintu’ Lewat Bos Maktour

Berita Terkait

Kamis, 13 Agustus 2026 - 13:24 WIB

Soroti Hak Pesangon dan PHK, KSPI Desak Pemerintah Cabut PP Turunan UU Cipta Kerja

Kamis, 13 Agustus 2026 - 09:52 WIB

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Skandal Korupsi PT TPL Tbk, Negara Rugi Rp2 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 - 20:06 WIB

Tingkatkan Rasa Bangga Berbusana Lokal, DWP Sekretariat DPRD Kalteng Edukasi Anggota lewat Museum Batik

Rabu, 12 Agustus 2026 - 19:52 WIB

Bahlil dan Purbaya Bertemu Bahas Subsidi BBM Tepat Sasaran

Rabu, 12 Agustus 2026 - 19:50 WIB

Ahmad Sahroni Minta Provokator Hoaks di Medsos Ditindak Tegas

Rabu, 12 Agustus 2026 - 19:35 WIB

Salju Abadi Indonesia Kian Memudar: Gletser Puncak Jaya Papua Tersisa 2 Persen, Diprediksi Punah Total 2026

Rabu, 12 Agustus 2026 - 08:46 WIB

Dakwaan Kasus Kuota Haji: JPU KPK Ungkap Pengaturan Kuota Tambahan ‘Satu Pintu’ Lewat Bos Maktour

Rabu, 12 Agustus 2026 - 05:42 WIB

Bukan Lagi Soal Kompetisi: Kolaborasi Lintas Media Jadi Kunci Eksistensi Pers Daerah

Berita Terbaru