Tanggapi Gugatan Ganjar-Mahfud, Tim Hukum Prabowo-Gibran Singgung PDIP yang Dukung Pencalonan Gibran di Solo

1TULAH.COM – Fahri Bachmid, anggota tim pembela hukum Prabowo-Gibran, menyinggung pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Surakarta yang didukung oleh PDIP. Hal tersebut disampaikannya menjawab tudingan nepotisme terhadap pencalonan Gibran.

Fahri menegaskan dukungan itu bukan berasal dari Presiden Jokowi yang merupakan ayah Gibran.

“Bahwa keputusan untuk memberikan dukungan terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka sehingga dapat maju menjadi calon wali kota pada Pilkada Surakarta 2020 bukanlah berasal dari Presiden Jokowi,” kata Fahri saat sidang di MK pada Kamis (28/3/2024).

“Melainkan dari ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik yang pada saat itu memberikan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka, termasuk diantaranya partai pengusung utama pemohon (Ganjar-Mahfud) yaitu PDIP setelah memperoleh dukungan dari partai-partai politik dan persyaratan lainnya,” sambungnya.

Ia mengatakan, Gibran memperoleh kemenangan dan menjadi wali kota usai mendapatkan dukungan dari masyarakat Surakarta. Hal yang sama juga menurutnya terjadi ketika Gibran maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

“Pada proses pencalonan Gibran pada pilpres 2024 keputusan pencalonan Gibran bukanlah berada di tangan Presiden Jokowi melainkan pada ketua-ketua umum partai politik yang bilamana diakumulasikan perolehan suara untuk memenuhi PT 20 persen suara sah nasional,” kata Fahri.

Kemudian, Prabowo-Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Fahri menegaskan, kemenangan itu merupakan kehendak masyarakat Indonesia.

“Dalam konteks tersebut terang dan jelas bahwasanya Presiden Jokowi tidak memiliki kewenangan dalam pencalonan dan keterpilihan Gibran pada pilkada 2020 dan Pilpres 2024 yang dapat menimbulkan nepotisme sebagaimana dinarasikan oleh pemohon (Ganjar-Mahfud),” tegasnya.

Untuk diketahui, MK melanjutkan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, pada Kamis (28/3/2024). Adapun agenda persidangan yakni mendengarkan jawaban dari termohon yakni KPU, Bawaslu, dan kubu Prabowo-Gibran.

Dalam perkara ini, kubu Anies-Muhaimin serta kubu Ganjar-Mahfud menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK.

Kedua kubu memohon agar Pilpres 2024 diulang. Kubu 01 meminta Pilpres digelar kembali tanpa Gibran.

Sedangkan kubu Ganjar memohon Pilpres digelar ulang paling lambat 26 Juni 2024 tanpa Prabowo-Gibran.

Penulis : Wanda Hanifah Pramono

Sumber Berita : Suara.com