Legislator PDIP Blak-blakan ke Ketua KPU, Sebut Pemilu 2024 Terburuk Sepanjang Reformasi

- Jurnalis

Senin, 25 Maret 2024 - 16:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gibran Rakabuming Raka (kiri) bersama dengan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) dan Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun (kanan) saat berkunjung ke Kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat, Senin (22/5/2023) (sumber: suara.com)

Gibran Rakabuming Raka (kiri) bersama dengan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) dan Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun (kanan) saat berkunjung ke Kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat, Senin (22/5/2023) (sumber: suara.com)

1TULAH.COM – Komarudin Watubun, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, menilai Pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling buruk pasca reformasi.

Hal itu ia sampaikan saat rapat kerja dengan KPU RI dan Kementerian Dalam Negeri, pada Senin (25/3/2024).

Awalnya, pimpinan rapat Ahmad Doli Kurnia menanyakan terhadap forum untuk menunda rapat dan akan dilanjutkan pada Senin (1/4/2024).

Baca Juga :  Menjelang Pencairan Tali Asih, Pembeli Lahan Angkat Bicara

Komaruddin kemudian mengajukan interupsi. Ia setuju rapat dilanjutkan pada Senin pekan depan.

Tetapi, Komarudin meminta Ketua KPU wajib hadir tanpa diwakilkan. Ia menilai terdapat masalah serius yang harus dibahas.

Menurutnya, penyelanggaraan Pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling buruk di era reformasi.

“Masalah ini, masalah serius. Dari tadi kita dengar yang bagus-bagus saja. Sementara publik di luar itu merasa pemilu kali ini adalah pemilu paling terburuk dalam sejarah Reformasi, termasuk saya yang menilai begitu,” ujar Komarudin di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat.

Baca Juga :  Siap Diterapkan 2027, Kebijakan Tidak Naik Kelas Kembali Diberlakukan

Komarudin meminta KPU tidak anti kritik terhadap penyelanggaraan pemilu yang telah dilakukan. Ia juga menyinggung terkait kualitas demokrasi yang akan semakin buruk jika masalah Pemilu 2024 tidak dibahas hingga tuntas.

Penulis : Wanda Hanifah Pramono

Sumber Berita : Suara.com

Berita Terkait

Tekan Kekerasan dan Perundungan di Sekolah, Kemendikdasmen Rilis Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026
Di Balik Transaksi Rp26,1 Triliun PT Bayan Resources Tbk (BYAN): Kedaulatan Ekonomi atau Pindah Tangan Oligarki Tambang?
Karhutla Meluas, Baznas Kerahkan Personel ke Sejumlah Wilayah Indonesia
KPK Minta Aset Pejabat yang Tak Dilaporkan dalam LHKPN Dapat Dirampas Negara
Bupati Heriyus Ajak Masyarakat Perkuat Sinergi dengan TNI
Pangdam XXII/Tambun Bungai Lantik Dandim 1020/Murung Raya dan Komandan Denzipur 16
Sejarah Baru! Veda Ega Pratama Rebut Pole Position Moto3 Australia 2026 di Phillip Island
Siap Diterapkan 2027, Kebijakan Tidak Naik Kelas Kembali Diberlakukan
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 06:30 WIB

Tekan Kekerasan dan Perundungan di Sekolah, Kemendikdasmen Rilis Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026

Selasa, 27 Oktober 2026 - 06:21 WIB

Di Balik Transaksi Rp26,1 Triliun PT Bayan Resources Tbk (BYAN): Kedaulatan Ekonomi atau Pindah Tangan Oligarki Tambang?

Senin, 26 Oktober 2026 - 23:35 WIB

Karhutla Meluas, Baznas Kerahkan Personel ke Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 - 23:33 WIB

KPK Minta Aset Pejabat yang Tak Dilaporkan dalam LHKPN Dapat Dirampas Negara

Senin, 26 Oktober 2026 - 15:15 WIB

Bupati Heriyus Ajak Masyarakat Perkuat Sinergi dengan TNI

Senin, 26 Oktober 2026 - 15:07 WIB

Pangdam XXII/Tambun Bungai Lantik Dandim 1020/Murung Raya dan Komandan Denzipur 16

Senin, 26 Oktober 2026 - 13:02 WIB

Sejarah Baru! Veda Ega Pratama Rebut Pole Position Moto3 Australia 2026 di Phillip Island

Senin, 26 Oktober 2026 - 05:48 WIB

Siap Diterapkan 2027, Kebijakan Tidak Naik Kelas Kembali Diberlakukan

Berita Terbaru