Angin Segar Bagi PPPK, Akan Dapatkan Pensiunan Setara Pensiunan PNS yang Diatur dalam UU ASN 2023

- Jurnalis

Rabu, 6 Desember 2023 - 20:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi PPPK-PNS (Sumber: Freepik)

Ilustrasi PPPK-PNS (Sumber: Freepik)

1TULAH.COM – Dengan diresmikannya UU ASN 2023 membawa angin segar serta kabar gembira bagi para PPPK.

Selain itu, dengan adanya UU ini PHK Massal para honorer pun kini dibatalkan dan diberi peluang untuk diangkat menjadi PPPK 2024.

Penyelesaian para honorer diberi waktu paling lambat hingga Desember 2024, setelah itu pemerintah tidak dapat lagi melakukan rekrutmen honorer.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2023, dipastikan bahwa PPPK berhak menerima jaminan uang pensiun yang sebelumnya hanya diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja.

Maka kemungkinan di tahun 2024 mendatang, semua akan disamaratakan kecuali gaji per bulan.

Terkait PPPK akan mendapatkan uang pensiun atau pensiunan telah dipertegas di poin yang tertuang di pasal 21 ayat 1 beleid, bahwa pegawai ASN termasuk PNS dan PPPK mempunyai hak memperoleh pengakuan yang sama. Hak mendapatkan penghargaan serta pengakuan tersebut berupa material dan atau nonmaterial.

Baca Juga :  BNPB: 17.942 Hektare Lahan Karhutla Belum Padam, Kalimantan Tengah Jadi Prioritas Utama

Adapun sejumlah penghargaan yang diterima PPPK dan PNS, yakni penghasilan penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, dan jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, serta bantuan hukum.

Untuk penghargaan jaminan sosial ini terdiri dari jaminan kesehatan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Uang pensiun merupakan wujud perlindungan penghasilan hari tua, yang jadi hak, dan menjadi penghargaan atas pengabdian para PPPK maupun PNS yang diberikan oleh pemerintah.

Baca Juga :  Usulan Harta Pejabat Tak Terlapor LHKPN Dirampas Negara: Langkah Tegas atau Melanggar Hukum?

Terkait besaran uang pensiun PPPK, diatur lebih lanjut di Peraturan Pemerintah (PP) manajemen ASN yang saat ini sedang diselesaikan.

Jabatan Manajerial terdiri, 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama, kemudian 58 tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas.

Sementara, Jabatan Non-Manajerial, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pejabat fungsional, dan 58 tahun bagi pejabat pelaksana.

Maka, terkait batas usia pensiunan tidak lagi sampai berusia 65 tahun.

Jadi, bagi semua PPPK tak usah khawatir lagi, sebab sudah dipastikan akan menerima uang pensiun.

Itulah sedikit informasi terkait UU Nomor 20 Tahun 2023 yang menjamin PPPK akan mendapatkan pensiunan.

Penulis : Wanda Hanifah Pramono

Berita Terkait

DPRD Kalteng Gelar Paripurna Reses: Soroti Aspirasi Dapil dan Penanganan Karhutla Gambut
LBH Yogyakarta Terima 48 Aduan Pengangkapan Sewenang-wenang dan Massa Hilang Pasca-Ricuh Demo Malioboro
Viral Wartawan Wanita Dihalau Polisi di Bundaran HI, Polda Metro Akui Petugas Kurang Paham
Pemprov Kalteng Matangkan Ranperda RPPLH untuk Perkuat Perlindungan Lingkungan Berkelanjutan
SE Mendagri Nomor 400.5/8545/SJ: Pemda Wajib Awasi Dapur Gizi di Daerah!
Momen Hangat Hari Sumpah Pemuda: Presiden Prabowo Pimpin Pembacaan Ikrar Bersama Siswa SD Didampingi Titiek Soeharto
Ancaman Pemotongan Internet Singapura Dijawab Santai Menkomdigi Meutya Hafid: Siapa yang Sebenarnya Rugi?
Kantor Bea Cukai Kudus Digeledah KPK, Puluhan Petugas Turun Langsung
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 07:13 WIB

DPRD Kalteng Gelar Paripurna Reses: Soroti Aspirasi Dapil dan Penanganan Karhutla Gambut

Jumat, 30 Oktober 2026 - 07:05 WIB

LBH Yogyakarta Terima 48 Aduan Pengangkapan Sewenang-wenang dan Massa Hilang Pasca-Ricuh Demo Malioboro

Kamis, 29 Oktober 2026 - 14:36 WIB

Viral Wartawan Wanita Dihalau Polisi di Bundaran HI, Polda Metro Akui Petugas Kurang Paham

Kamis, 29 Oktober 2026 - 13:46 WIB

Pemprov Kalteng Matangkan Ranperda RPPLH untuk Perkuat Perlindungan Lingkungan Berkelanjutan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 10:47 WIB

SE Mendagri Nomor 400.5/8545/SJ: Pemda Wajib Awasi Dapur Gizi di Daerah!

Kamis, 29 Oktober 2026 - 07:48 WIB

Ancaman Pemotongan Internet Singapura Dijawab Santai Menkomdigi Meutya Hafid: Siapa yang Sebenarnya Rugi?

Rabu, 28 Oktober 2026 - 20:15 WIB

Kantor Bea Cukai Kudus Digeledah KPK, Puluhan Petugas Turun Langsung

Rabu, 28 Oktober 2026 - 20:14 WIB

Satu Korporasi Jadi Tersangka dalam Penanganan 30 Laporan Karhutla di Kalsel

Berita Terbaru