Pemindahan Ibukota dari Jakarta ke IKN Jadi Isu Strategis Politik Pasca Pilpres 2024

1TULAH.COM-Pemindahan ibukota Negara RI dari DKI Jakarta ke Ibukota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalteng menjadi salah satu isu politik yang banyak didiskusikan menjelang Pilpres 2024.

Hal ini lantaran berkaitan dengan kebijakan luar negeri Indonesia di kancah internasional. Sejauh ini hanya Pasangan Calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang berani blak-blakan mengoreksi kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut.

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan kembali melemparkan kritik terkait pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Menurutnya, pembangunan itu manfaatnya hanya dirasakan oleh aparatur negara.

Dalam forum Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/2023), Anies Baswedan berkelakar apakah para Duta Besar bersedia memindahkan kantornya ke IKN.

“Mungkin tanya sama para Dubes (Duta Besar) juga di sini. Ada rencana pindahin kantor embassy-nya atau nggak ya?” ujar Anies diiringi tawa hadirin di lokasi.

Anies kemudian berbicara terkait manfaat IKN bagi publik. Menurutnya manfaat IKN hanya dirasakan oleh aparatur negara. Rakyat Indonesia, kata Anies, lebih butuh pelayanan lainnya seperti kesehatan dan pendidikan.

“Kalau kami lihat manfaat dari fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tetapi kalau di sini (IKN), dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara,” ujar Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, pembangunan IKN belum terlalu penting selama pemenuhan kebutuhan dasar masyaraka belum merata.

Anies berujar, masyarakat Indonesia lebih memerlukan upaya pemerataan pembangunan, terutama pada fasilitas mendasar, seperti sarana kesehatan dan pendidikan.

Oleh karena itu, dia memprioritaskan pembangunan paling mendasar supaya bisa dirasakan oleh semua masyarakat di Indonesia.

“Nampaknya, itu yang harus kami prioritaskan. Jadi, kalau saya melihat konteksnya internasional, maka dukungan internasional lebih baik untuk membangun fasilitas kesehatan yang baik di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Kaji Ulang UU IKN

Sebelumnya, Anies mengaku akan mengkaji ulang Undang-Undang IKN. Baginya, sampai sekarang IKN masih berada di DKI Jakarta.

“Kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta, dan menurut Undang-Undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua,” kata Anies di acara Desak Anies, Bandung, Rabu (29/11/2023).

Anies mengatakan pihaknya lebih memprioritaskan untuk melalukan pembangunan di daerah-daerah yang masih tertinggal.

“Kenapa kami melihat lebih penting membangun tempat-tempat yang hari ini tertinggal? Supaya mereka punya pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas sumber daya yang baik. Jadi bukan hanya satu tempat,” jelas Anies.

Sebaliknya, Anies mengatakan Pulau Kalimantan lebih membutuhkan pembangunan jalan tol, rel kereta hingga pembangunan akses jalan.

“Bagaimana dengan Kalimantan? Jadi pembangunan ini yang menarik adalah yang penting diteruskan itu adalah pembangunan jalan tol-nya, pembangunan rel kereta apanya, itu penunjang yang harus dibangun terus di Kalimantan supaya antar kota itu terjadi konektivitas,” ujar Anies. (Sumber:Suara.com)