1TULAH.COM, Muara Teweh – Pertamina Kalteng mengklaim distribusi dan pengawasan LPG bersubsidi 3 kilogram berjalan baik dan lancar di Barito Utara, Kalimantan Tengah.
Pertamina Kalteng juga menyebut saat ini ada sebanyak 157 pangkalan di Barito Utara sudah seratus persen terdaftar. Agen tidak bisa memanipulasi data, sudah melalui sistem. Hal ini disampaikan Manager UP2K Kalteng PT Pertamina, Widhi Tri Adhi Hidayat selaku Sales Area Manager Retail, Selasa 08 Agustus 2023.
Mendengar paparan itu, anggota DPRD Barito Utara, H Tajeri, geram. Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, Pertamina Kalteng dimana keberadaannya. Dari mana menilai sengkarut LPG bersubsidi 3 kilogram di Barito Utara dikatakan stabil. Padahal fakta dilapangan seperti langit dan bumi.
Menurut Tajeri, LPG bersubsidi menumpuk di pengecer. Dimana Pertamina dan kapan mengawasi. Kalau tidak sanggup silahkan minta pindah. Kami minta pimpinan Pertamina Kalteng dievaluasi,” kata Tajeri, meminta kepada Anggota DPR RI Willy M Yospeh, yang ikut hadir dalam rapat.
Ia juga bertanya balik, siapa yang berhak menindak. Karena ini uang rakyat, masa dibiarkan.
“Yang disampaikan omong besar, kapan turun ke lapangan. Hanya duduk manis saja di Palangka Raya. Sementara kami di sini, jadi caci maki masyarakat. Kembalikan hak rakyat miskin. HET Sudah ditentukan pemerintah. Kemana pengawasnya, dikatakan baik, justru dilapangan sangat jelek. Saya siap untuk tidak terpilih di sini, dan tetap memperjuangkan untuk rakyat. Apa mau makan uang haram,” ungkap Tajeri.
Sementara itu, anggota DPRD lainnya, Henny Rosgiaty Rusli meminta pihak pertamina turun sampai ke desa-desa. bahwa akibat tingginya harga LPG bersubsidi 3 kilogram, banyak warga di pedesaan kembali beralih menggunakan kayu bakar.
“Mereka sudah tidak mampu membeli LPG bersubsidi dengan harga selangit. Kondisi masyarakat kita di Barito Utara tidak sedang baik-baik saja,” tambahnya.
Mustafa Joyo Muchtar menambahkan, Pertamina harus bisa mencari solusi sehingga keluhan warga Barito Utara, terkait mahalnya LPG bersubsidi bisa diatasi sesegera mungkin.
Menjawab cecaran pertanyana anggota DPRD Barito Utara, Widhi Tri Adhi Hidayat, akhirnya membenarkan jika LPG bersubsidi menumpuk di pengecer, melebihi 20 persen ketentuan.
“Mohon agar para agen yang hadir bisa memperhatikan hal ini, dan segeras mengikuti harga jual sesuai HET,” pinta Widhi dalam forum rapat.
Opsinya Widhi menyodorkan, melakukan pasar penyeimbang dengan harga agen Rp21.000 sampai Rp27.000 per tabung.
Pihaknya juga akan memperbanyak pangkalan-pangkalan, agar memudahkan warga masyarakat membeli LPG bersubsidi sesuai HET.(*)
Pihak berwenang menindak, jika ada agen dan pangkalan nakal, dilakukan skorsing sampai dilakukan PHU. dan dilakukan evaluasi.
“Jika ada pangkalan abal-abal, segera laporkan ke kami, kita akan lakukan skorsing agen dan pangkalan dimaksud. Bisa juga dilakukan PHU dan evaluasi penyalurannya,” jawabnya.(*)