1TULAH.COM, Muara Teweh – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Pemerintah Kabupaten Barito Utara lebih maksimal melakukan pemungutan pajak.
Juru bicara Fraksi PKB, H Benny Siswanto mengatakan, cara melakukan pemungutan pajak, antara lain dengan melakukan pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan. Sehingga pengelolaan pajak daerah lebih memadai dan pendapatan daerah bisa
mengalami peningkatan.
Hal ini disampaikannya, saat membacakan pemandangan umum Fraksi PKB, saat Rapat paripurna pendapat akhir Terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2022, pad Senin 11 Juli 2023.
Selain itu, Fraksi PKB menurut H Benny, meminta terkait dengan temuan BPK, agar dapat dijadikan bahan evaluasi untuk kebaikan pemerintah daerah di masa yang akan datang. “Fraksi PKB meminta agar setiap rekomendasi dan perbaikan yang disarankan oleh BPK agar segera dilaksanakan oleh pemerintah daerah,” kata dia, saat membacakan pemandangan umum fraksi mereka.
Selain itu, Fraksi PKB meminta agar Pemerintah Daerah lebih cermat lagi dalam perencanaan anggaran, dengan adanya SiLPA yang cukup besar pada Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022, hal ini mengindikasikan tidak cermatnya pemerintah dalam melakukan penganggaran sehingga sisa lebih, seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik pada tahun
berjalan menjadi tertunda.
“Untuk memberi apresiasi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset karena sudah mempertahankan Opini WTP ke 9 kali, supaya bisa diberikan reward berupa fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang memadai untuk menunjang seluruh kegiatan baik administrasi keuangan berupa peralatan yang memenuhi standard dan spesifikasi (laptop, personal computer), juga sarana dan prasarana yang menunjang mobilisasi keluar dan dalam daerah berupa kendaraan/mobil dinas Bidang Anggaran, Bidang Aset dan Bidang Akuntansi,” tutupnya. (*)
