1TULAH.COM-Kebiasaan makan-makan di luar dengan para pejabat usai menggelar rapat, sebenarnya tidak perlu dilakukan. Terlebih dana yang dipergunakan untuk mentraktir makan di luar para pejabat itu, bukan berasal dari dana yang memang secara khusus diperuntukan keperluan konsumsi pejabat.
Hal ini dapat memicu terjadinya tindak KKN dengan alasan tidak ada makan siang yang gratis. Untuk mengantispasinya pemerintah telah menganggarkan dana konsumsi untuk keperluan para pejabat usai yang menggelar rapat.
Tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 yang berlaku sejak diundangkan pada 3 Mei 2023 yang dikutip Minggu (4/6/2023).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan uang rapat konsumsi bagi para pejabat negara, mulai dari para menteri hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) biasa.
Untuk menteri dan eselon I totalnya sebesar Rp 159 ribu yang terdiri dari biaya makan Rp 110 ribu dan biaya kudapan (snack) sebesar Rp 49 ribu.
Sementara, untuk PNS lainnya ditetapkan berbeda berdasarkan wilayah kerjanya. Misalnya, PNS di DKI ditetapkan konsumsi maksimal sebesar Rp77 ribu yang terdiri dari uang makan Rp 53 ribu dan snack Rp 24 ribu.
“Satuan biaya konsumsi rapat/pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman,” sebut PMK tersebut.
Selain uang makan, dalam PMK ini, Sri Mulyani juga mengatur satuan biaya untuk perjalanan dinas para PNS baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Kemudian ada juga uang lembur hingga besaran gaji pegawai non PNS di berbagai kementerian/lembaga untuk 2024 mendatang. (Sumber:Suara.com)
