LPG Bersubsidi Masih Dijual Mahal, Pemkab Barut Bakal Panggil lagi Seluruh Agen

1TULAH.COM, Muara Teweh – LPG bersubsidi masih dijual mahal, dan masih adanya temuan penyelewenangan distribusi LPG bersubsidi di lapangan, Pemkab Barito Utara, berencana akan memanggil seluruh agen.

Pemanggilan pihak agen LPG bersubsidi ini rencananya akan dilakukan minggu depan. Hal ini seperti disampaikan Kabid Perdagangan, pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disdagrin) Barito Utara, Juni Rantetampang.

“Kami mengakui temuan di lapangan masih ada distribusi yang salah dan harga LPG mahal. Makanya dalam waktu segera semua agen bakal di panggil,” kata Juni Rantetampang kepada media ini, Selasa 16 Mei 2023.

Menurut Juni, pemanggilan pihak agen LPG bersubsidi meminta mereka membuat komitmen terkait menjual LPG bersubsidi sesuai HET.

“Mereka tidak mau mengikuti pada surat pernyataan sebelumnya. Sebab saat ini temuan di lapangan LPG masih di jual mahal, tidak sesuai HET. Segera mungkin dinas kami surati para pemilik agen, usai kami mengikuti Kalteng Ekspo,” tegas Juni.

Lalu bagaimana dengan gelar lanjutan pasar penyeimbang? Juni menjelaskan, kemarin Pemkab masih ingin melihat keseriusan dan kemauan para agen ikut berpartisipasi menggelar pasar penyeimbang di kecamatan.

Tapi yang mau ikut kayaknya hanya satu agen saja. Ini tentu akan di evaluasi dan dilaporkan ke pimpinan,” kata Juni.

Seperti diberitakan sebelumnya, warga Kota Muara Teweh masih mengeluhkan harga LPG bersubsidi 3 kg di jual mahal di pasaran. Harga di Kota Muara Teweh, penjualan berkisar dari harga Rp38.000 hingga Rp40.000 per tabung.  DI Kecamatan dan desa di pedalaman, Harga jual lebih tinggi lagi.

Para wakil rakyat, tidak lelah menyuarakan karut marut LPG bersubsidi ini. Malah mereka mendesak, pemerintah menggandeng penegak hukum dalam menertibkan penjualan LPG sesuai HET.

“Sampai kapan masalah ini, kapan bisa tertib sesuai HET. Kita berharap Pemda segera lakukan penegakan hukum yang berlaku. Ini masalah serius yang harus dituntaskan, subsidi dari uang rakyat, dinikmati oleh rakyat yang seharusnya menikmati, dalam hal masyarakat yang kurang mampu,” kata anggota DPRD Barito Utara, H Tajeri, Senin (16/5/2023).(*)