Pemkab Bartim Gelar Apel Kesadaran Nasional, Bupati Ampera AY Mebas Sampaikan 5 Pesan Ini

- Jurnalis

Jumat, 17 Februari 2023 - 08:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Bartim Ampera AY Mebas saat memimpin apel Kesadaran Nasional. Foto: 1tulah.com/zakirin

Bupati Bartim Ampera AY Mebas saat memimpin apel Kesadaran Nasional. Foto: 1tulah.com/zakirin

1tulah.com, TAMIANG LAYANG – Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Jumat (17/02/2023) menyelenggarakan apel kesadaran nasional. Agenda rutin yang digelar di halaman Kantor Bupati Bartim ini dihadiri oleh Wakil Bupati Barito Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Bariro Timur, Pejabat Eselon II, Assisten/Plt.Assisten, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, ASN dan Pegawai Non ASN Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Bertindak sebagai pembina apel, Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas. Dalam arahannya menyampaikan 5 point penting yang harus diperhatikan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Berikut 5 point penting yang disampaikan Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas pada apel kesadaran nasional:

Mengenai audit pendahuluan BPK RI Perwakilan Kalteng yang sedang dilaksanakan, diingatkan kepada semua Kepala SKPD dan Pejabat yang mengelola anggaran/laporan keuangan untuk memperhatikan berkas yang diminta oleh Tim BPK dipenuhi selengkapnya, sehingga tidak ada yang kurang lagi, jika ada kesulitan konsultasikan dengan Pimpinan dan Inspektorat Kabupaten Barito Timur, masih ada waktu sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2023 mendatang. Kita berupaya untuk tetap meraih Opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2022 ini.

Baca Juga :  Antisipasi Banjir Musim Penghujan, Komisi II DPRD Kalteng Minta BPBPK Tingkatkan Kesiapsiagaan

Terkait dengan ASN, Perangkat Desa, Non ASN yang menjadi anggota Ad Hoc Penyelenggara Pemilu sebagai petugas PPK maupun PPS, saya ingatkan untuk memilih karena masa tugas Penyelenggara Pemilu cukup lama, sehingga bisa mengganggu pelaksanan tugas.

Terkait dengan Pegawai Non ASN dalam hal ini PHL/PHT yang sudah diperpanjang Tahap I, akan kembali ada perpanjangan Tahap II, yang tentunya sesuai sebutuhan dan evaluasi dari masing-masing Kepala SKPD, saya tegaskan tidak ada titipan atau alasan lainnya, semua sesuai dengan hasil evaluasi dan kebutuhan yang dilaksanakan masing-masing SKPD.

Juga menjadi perhatian bagi Pejabat yang wajib melaporkan LHKPN dengan batas waktu 31 Maret 2023 yang akan dipantau oleh KPK, sampai dengan hari ini dari 124 Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN, hanya 36 orang yang sudah melaporkan atau sekitar 29,03 % saja. Saya ingatkan sekali lagi bagi Pejabat yang belum untuk segera melaporkannya.

Kemudian terkait kewajiban sebagai warga negara dan warga Barito Timur, melalui kita semua yang hadir pada saat ini diingatkan batas waktu penyampaian SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Pribadi paling lambat tanggal 31 Maret dan SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lambat tanggal 30 April, laporan dapat dilakukan secara on line atau jika mengalami kesulitan menghubungi Kantor Pajak terdekat, sampaikan kewajiban ini secara luas kepada masyarakat Barito Timur.

Baca Juga :  Bareskrim Tetapkan Anggota Polri Berinisial SU Jadi Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Apa Perannya dalam Kasus Ini?

Di sampaing 5 poin diatas Bupati Bartim juga meminta semua yang hadir untuk memperhatikan hal-hal lain yang menjadi tugas dan tanggung jawab bersama terkait dengan masalah pengendalian inflasi daerah.

Kepada Kepala SKPD yang terkait, Bupati Bartim meminta benar-benar memperhatikan bagaimana langkah antisipasinya atas dasar petunjuk dari Pemerintah Pusat maupun Kementerian terkait lainnya.

“Diingatkan kembali, untuk selalu menerapkan nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” dalam bertugas dan melayani masyarakat sebagai akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, yang akan menciptakan pondasi budaya kerja ASN yang profesional,” harap Bupati (zek)

Berita Terkait

Polri Didesak Kejar Invisible Hand di Balik Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Menhut Buka Akses Pantauan Titik Panas Real-Time Melalui SiPongi+
Soroti RUU Hak Cipta, Meta Peringatkan Dampak Buruk Bagi Industri Pers Daerah
Antisipasi Banjir Musim Penghujan, Komisi II DPRD Kalteng Minta BPBPK Tingkatkan Kesiapsiagaan
Gibran Mendadak Post 26 Video di IG, Warganet Spekulasi Rekap Kinerja Sebelum Mundur
Hidayat Nur Wahid Mundur dari Pimpinan MPR, Sohibul Iman Ditunjuk Jadi Pengganti
Peringati Hari Pahlawan Ke-81, Bupati Barsel Ziarah dan Pimpin Upacara di TMP Adi Kencana
Lebih dari 25 Anggota DPR Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat Soal Polemik Ijazah Wapres Gibran

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 08:28 WIB

Polri Didesak Kejar Invisible Hand di Balik Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Kamis, 12 November 2026 - 08:17 WIB

Menhut Buka Akses Pantauan Titik Panas Real-Time Melalui SiPongi+

Rabu, 11 November 2026 - 16:42 WIB

Soroti RUU Hak Cipta, Meta Peringatkan Dampak Buruk Bagi Industri Pers Daerah

Rabu, 11 November 2026 - 09:02 WIB

Antisipasi Banjir Musim Penghujan, Komisi II DPRD Kalteng Minta BPBPK Tingkatkan Kesiapsiagaan

Rabu, 11 November 2026 - 08:57 WIB

Gibran Mendadak Post 26 Video di IG, Warganet Spekulasi Rekap Kinerja Sebelum Mundur

Rabu, 11 November 2026 - 06:41 WIB

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Pimpinan MPR, Sohibul Iman Ditunjuk Jadi Pengganti

Selasa, 10 November 2026 - 16:22 WIB

Peringati Hari Pahlawan Ke-81, Bupati Barsel Ziarah dan Pimpin Upacara di TMP Adi Kencana

Selasa, 10 November 2026 - 12:03 WIB

Lebih dari 25 Anggota DPR Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat Soal Polemik Ijazah Wapres Gibran

Berita Terbaru