Polri Didesak Kejar Invisible Hand di Balik Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

1TULAH.COM-Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih menjadi sorotan publik. Penetapan empat jenderal sebagai tersangka—termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo—dinilai baru permulaan.

Aparat penegak hukum didesak untuk tidak berhenti pada titik ini saja. Penyelidikan perlu diperluas guna membongkar aktor intelektual atau invisible hand yang berada di balik layar, serta pihak-pihak yang menikmati hasil penyadapan tersebut.

Tantangan Profesionalisme dan Integritas: Ujian “Jeruk Makan Jeruk”

Pengamat politik sekaligus peneliti Pusat Kajian Pertahanan dan Geopolitik Universitas Al-Azhar Indonesia, Heri Herdiawanto, menegaskan bahwa penanganan perkara ini menuntut profesionalisme dan integritas tinggi dari institusi kepolisian. Mengingat kasus ini melibatkan mantan pimpinan tertinggi Polri serta para jenderal bintang dua dan bintang empat, penyidik dihadapkan pada situasi yang kerap diibaratkan sebagai “jeruk makan jeruk”.

“Tuntutannya adalah profesional dan integritas. Jadi, kedepankan ya. Mohon maaf, ibaratnya ‘jeruk makan jeruk’ ya. Pelakunya juga mantan, apalagi berbintang,” ujar Heri seusai pemutaran film dokumenter berjudul Tangan Jahat di Jakarta Selatan.

Heri menambahkan, penyidik Polri harus menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang menggerakkan atau berada di belakang operasi tersebut. Proses hukum yang berjalan harus tetap berpijak pada asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan demi membongkar jejaring yang lebih luas.

Menyoroti Peran Deep State dan Penerima Manfaat Hasil Sadapan

Pandangan senada juga disampaikan oleh aktivis Indonesia, Anthony Yudha. Menurutnya, polemik penyadapan ini menggambarkan realitas dinamika politik nasional yang kompleks, di mana kepala negara turut menjadi korban.

Ia mempertanyakan pihak-pihak yang menjadi penikmat atau penerima keuntungan dari hasil penyadapan tersebut. Pertanyaan ini dinilai krusial untuk melihat duduk perkara secara utuh, termasuk kaitannya dengan berbagai dinamika politik yang sempat memanas di tingkat kenegaraan.

“Ini kan yang jadi perdebatan itu siapa yang menerima manfaat dari hasil sadapannya mantan kapolri ini?” tandas Anthony.

Perkembangan Penyidikan: Empat Jenderal Tersangka dan Sanksi PTDH

Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan akses ilegal dan penyadapan terhadap sejumlah tokoh negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

Adapun daftar empat jenderal yang ditetapkan sebagai tersangka meliputi:

1. Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri)

2. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution

3. Irjen Pol Eko Hadi Santoso

4. Irjen Pol Slamet Uliandi

Untuk menangani perkara ini secara tuntas, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri.

Selain proses pidana yang sedang berjalan, penegakan etik di internal Polri juga telah bergerak. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Sidang tersebut dipimpin oleh Kalemdiklat Polri Komjen Rudy Darmoko bersama jajaran perwira tinggi lainnya, atas dugaan pelanggaran saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Pengusutan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan ujian besar bagi transparansi dan reformasi di tubuh Polri.

Publik kini menanti langkah tegas penyidik untuk tidak hanya menjerat para pelaku di lapis permukaan, tetapi juga menyingkap tabir invisible hand serta pihak-pihak penikmat keuntungan demi terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan di Indonesia. (Sumber:Suara.com)