Berkat Justice Collaborator? Status Hukum Bikin Bharada E Mendapat Vonis Ringan

- Jurnalis

Kamis, 16 Februari 2023 - 08:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, Richard Eliezer (kanan) alias Bharada E menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). [ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan].

Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, Richard Eliezer (kanan) alias Bharada E menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). [ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan].

1tulah.com – Bharada Richard Eliezer atau Bharada E salah satu terdakwa terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J baru saja.

Vonis hakim memutuskan bahwa Bharada E mendapat hukuman 1 tahun 6 bulan dalam sidang pada Rabu siang kemarin (15/2/2023).

Vonis dijatuhkan Hakim jauh di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mendakwa Bharada E dengan vonis 12 tahun penjara.

Keringanan hukuman tersebut dikarenakan hakim telah mengabulkan justice collaborator yang diajukan Bharada E tersebut. Apa itu justice collaborator? DIlansir dari Hukum Online, berikut adalah informasinya.

Justice collaborator merupakan seseorang yang perannya sangat penting dalam membongkar tabir kejahatan dan mampu menyediakan bukti yang bisa menjerat pelaku utama dan tersangka lainnya di dalam suatu perkara.

Justice collaborator bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pidana yang mengakui kejahatannya, namun bersedia memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan.

Baca Juga :  Komnas HAM Nilai Penegakan Hukum Karhutla Belum Berpihak pada Masyarakat Terdampak

Hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2011 yang mengatur mengenai perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan juga saksi pelaku yang bekerjasama atau kini dikenal sebagai justice collaborator.

Di dalam SEMA diberikan pedoman kepada hakim dalam menjatuhkan pidana kepada justice collaborator dengan kriteria sebagai berikut:

Pelaku tindak pidana bukan merupakan pelaku utama dan berperan sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Dalam tuntutan JPU, menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan serta bukti-bukti mengenai kasus tersebut secara signifikan, sehingga dapat membantu mengungkap kasus tersebut menjadi terang benderang.

Adapun syarat menjadi justice collaborator adalah sebagai berikut:

Perkara yang akan diungkap masuk kategori tindak pidana serius dan terorganisir.
Dalam keterangannya yang bersangkutan memberikan informasi yang signifikan dan relevan dalam mengungkap suatu perkara serius.

Baca Juga :  Status Istri Siri Disudutkan, Kemen PPPA Tegaskan Korban Pembunuhan Madiun Berhak Atas Keadilan

Yang bersangkutan bukan merupakan pelaku utama dalam perkara yang akan diungkapnya.
Bersedia untuk mengembalikan sejumlah aset yang telah ia peroleh dari perkara yang sedang berlangsung dalam sebuah pernyataan tertulis.
Terdapat ancaman atau khawatir akan adanya ancaman, tekanan secara fisik dan psikis terhadap saksi pelaku yang bekerja sama atau keluarganya.
Peran justice collaborator cukup berisiko mengingat ia telah membongkar fakta-fakta dalam suatu perkara sehingga keterangannya harus diapresiasi setinggi-tingginya dengan pidana percobaan bersyarat khusus, pembebasan bersyarat, pemberian remisi dan asimilasi, perlakuan khusus, penjatuhan pidana paling ringan dibanding terdakwa lain, dan lain sebagainya.

Justice collaborator juga berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa perlindungan fisik dan psikis atas keadilan dan fakta yang telah ia berikan. (sumber : suara.com)

Berita Terkait

Soroti RUU Hak Cipta, Meta Peringatkan Dampak Buruk Bagi Industri Pers Daerah
Antisipasi Banjir Musim Penghujan, Komisi II DPRD Kalteng Minta BPBPK Tingkatkan Kesiapsiagaan
Gibran Mendadak Post 26 Video di IG, Warganet Spekulasi Rekap Kinerja Sebelum Mundur
Hidayat Nur Wahid Mundur dari Pimpinan MPR, Sohibul Iman Ditunjuk Jadi Pengganti
Peringati Hari Pahlawan Ke-81, Bupati Barsel Ziarah dan Pimpin Upacara di TMP Adi Kencana
Lebih dari 25 Anggota DPR Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat Soal Polemik Ijazah Wapres Gibran
Ketua TP PKK Barsel Hj. Permana Sari Buka Gerakan Aktifkan Posyandu 2026, Tekankan 5 Poin Penting
Tiga Kader PSI Mundur dari Partai, Posisi Politik Wapres Gibran Dinilai Makin Tertekan
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 16:42 WIB

Soroti RUU Hak Cipta, Meta Peringatkan Dampak Buruk Bagi Industri Pers Daerah

Rabu, 11 November 2026 - 08:57 WIB

Gibran Mendadak Post 26 Video di IG, Warganet Spekulasi Rekap Kinerja Sebelum Mundur

Rabu, 11 November 2026 - 06:41 WIB

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Pimpinan MPR, Sohibul Iman Ditunjuk Jadi Pengganti

Selasa, 10 November 2026 - 16:22 WIB

Peringati Hari Pahlawan Ke-81, Bupati Barsel Ziarah dan Pimpin Upacara di TMP Adi Kencana

Selasa, 10 November 2026 - 12:03 WIB

Lebih dari 25 Anggota DPR Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat Soal Polemik Ijazah Wapres Gibran

Selasa, 10 November 2026 - 11:21 WIB

Ketua TP PKK Barsel Hj. Permana Sari Buka Gerakan Aktifkan Posyandu 2026, Tekankan 5 Poin Penting

Selasa, 10 November 2026 - 08:56 WIB

Tiga Kader PSI Mundur dari Partai, Posisi Politik Wapres Gibran Dinilai Makin Tertekan

Selasa, 10 November 2026 - 08:43 WIB

ICW Soroti Pengadaan Jasa Influencer Rp14,7 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad di Dua Kementerian

Berita Terbaru