Inflasi Awal Tahun 2023 Capai 5,28 Persen, Tertinggi Ada di Kalsel

1TULAH.COM-Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi Indonesia pada Januari 2023 mencapai 5,28 persen secara tahunan. Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) merupakan salah satu yang mengalami inflasi tertinggi dari 80 kota se-Indonesia. Inflasi di Kotabaru, Kalsel mencapai 7,78 persen.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau memiliki andil besar atas inflasi pada Januari 2023. BPS menghitung inflasi pada Januari 2023 mencapai 5,28 persen secara tahunan atau 0,34 persen secara bulanan.

Menurut Margo, inflasi terjadi di 80 kota, tertinggi di Kotabaru (Kalimantan Selatan) sebesar 7,78 persen dan terendah di Sorong (Papua Barat) sebesar 3,23 persen.

“Inflasi Januari 2023 (secara bulanan) relatif lebih rendah kalau dibandingkan dengan inflasi Januari tahun sebelumnya yang sebesar 0,56 persen,” kata Margo Yuwono dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (1/2/2023).

Margo menambahkan terdapat sejumlah kebijakan pemerintah yang mempengaruhi tingkat inflasi Januari 2023. Salah satunya yaitu kebijakan kenaikan tarif cukai rokok yang mendorong peningkatan harga rokok.

Pantauan BPS, kenaikan harga rokok tersebut terjadi sepanjang tahun sebagai akibat kebijakan ini. Selain itu, yaitu kebijakan tentang harga BBM dan kenaikan suku bunga pada Januari 2023 yang juga mempengaruhi inflasi.

“Kita patut untuk optimistis namun tetap waspada di tengah ketidakpastian melihat kondisi global yang belum pasti pemulihannya,” tambahnya.

Margo menjelaskan di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat dari 3,4 persen pada 2022 menjadi 2,9 persen pada 2023. Sementara rantai pasok yang belum sepenuhnya pulih, kata dia, juga akan menyebabkan inflasi global masih tinggi.

Meskipun, menurut BPS, inflasi global diperkirakan akan turun dari 8,8 persen pada 2022 menjadi 6,6 persen pada 2023. Namun, angka ini masih lebih tinggi dari rata-rata inflasi pada 2017-2019 yakni 3,5 persen.

Karena itu, Margo menyarankan pemerintah mewaspadai sejumlah hal yang dapat berdampak pada inflasi di Tanah Air. Antara lain perkembangan nilai tukar rupiah yang dapat mempengaruhi harga barang impor dan dinamika iklim-cuaca.

Selain itu, BPS menilai perlu ada penguatan koordinasi antara pusat dan daerah dalam hal manajemen stok dan distribusi pangan antar wilayah.

“Kebijakan menaikkan harga komoditas yang diatur pemerintah berdampak pada inflasi sehingga perlu dilakukan secara cermat.”

Pengamat: Pemerintah Harus Waspada Inflasi Tinggi pada Awal Tahun

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira meminta pemerintah mewaspadai inflasi pada awal tahun yang tinggi yakni 5,28 persen.

Ia beralasan pada umumnya inflasi pada Januari terbilang rendah atau sampai deflasi karena rendahnya permintaan setelah Natal dan Tahun Baru. Karena itu, Bhima menyarankan pemerintah mengambil kebijakan yang tepat dengan segera seperti mengembalikan harga BBM subsidi seperti semula.

“Dengan penurunan harga minyak mentah dunia seharusnya pemerintah segera menyesuaikan BBM jenis subsidi solar dan pertalite. Karena ini salah satu komponen menyumbang inflasi sepanjang 2022,” ujar Bhima.

Bhima menambahkan pemerintah juga perlu menjaga stabilitas harga pangan untuk bisa menekan inflasi. Utamanya menjelang Ramadan 2023, harga komoditas seperti beras dan minyak goreng harus stabil. Salah satu caranya dengan memperkuat koordinasi pemerintah pusat, daerah, dan BUMN untuk dapat mengintervensi harga pangan.(Sumber:voaindonesia.com)