Antisipasi Pernikahan Dini di Masyarakat, Perlu Kolaborasi Pemda dan Lembaga Adat

1tulah.com, PALANGKA RAYA–Pernikahan dini sering menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Upaya memberikan penyadaran kepada remaja, agar tidak buru-buru memutuskan berkeluarga sebelum memasuki usia yang sudah dianggap dewasa secara undang-undang, tidak hanya cukup dilakukan oleh keluarga.

Dalam hal ini, harus pula ada keterlibatan dari pemerintah dan lembaga adat setempat. Dengan menjalin kolaborasi antar pemerintah dan lembaga adat, maka pernikahan dini di kalangan remaja dapat diantisipasi.

Anggota DPRD Kalteng, Andina Theresia Narang mengatakan untuk meminimalisasi terjadinya kekerasan seksual, khususnya di Kalteng perlu adanya kolaborasi antara pemda, dengan lembaga adat di Bumi Tambun Bungai ini.

Andina menyebut, salah satu faktor pemicu maraknya terjadi kekerasan dan pelecehan seksual yaitu pernikahan dini. Maka dari itu, ia berharap dengan adanya kolaborasi tersebut, dapat menurunkan angka pernikahan dini, sehingga kekerasan dan pelecehan seksual dapat diminimalisasi.

“Selama ini yang jadi masalah yakni pernikahan dini tetap bisa dilakukan secara adat, meski aturan hukum negara melarang. Nah, adanya kolaborasi itu bisa dirumuskan hal-hal yang mencegah pernikahan dini, karena bisa saja itu menjadi pemicu pelecehan dan kekerasan seksual,” kata Anggota DPRD Kalteng, Andina Theresia Narang kepada 1tulah.com, Sabtu (26/11/2022).

Menurut Andina, soal pernikahan dini ini sangat penting untuk ditangani bersama. Sebab dari informasi yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kalteng, menyebut bahwa Kalteng termasuk salah satu daerah dengan pernikahan dini tertinggi di Indonesia.

“Sebelumnya kami ada menggelar RDP dengan DP3APPKB Kalteng, informasi yang didapatkan dalam RDP itu Kalteng mempati urutan ketiga kasus tertinggi pernikahan dini di Indonesia. Ini yang harus bisa menjadi perhatian serius secara bersama-sama menangani atau mencegahnya,” ujarnya.

Selain itu, Andina meminta peran serta masyarakat, khususnya dalam ruang lingkup keluarga, supaya tidak hanya bisa menjadi benteng pertama, untuk mencegah pernikahan dini, akan tetapi juga dapat menjadi pendorong atau penguat mental, bagi perempuan yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual.

“Sebagai korban pelecehan seksual, tentunya seseorang akan malu mengungkapkan isi hatinya untuk menindaklanjuti kasus tersebut ke ranah hukum. Disinilah seharusnya peran daripada keluarga, kerabat dekat dan teman-teman korban untuk memberikan semangat serta menyuarakan perlindungan bagi korban,” tandasnya. (Ingkit)