Masyarakat Kesulitan Terlibat Program PSR, Salah Satunya Terkendala Status Kawasan

1tulah.com,PALANGKARAYA–  Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sangat menjanjikan untuk mendorong masyarakat terlibat secara langsung dalam perkebunan kelapa sawit.

Sayangnya, selama ini masih banyak masyarakat yang terkendala permasalahan status kawasan. Di mana yang dipersyaratkan dalam PSR adalah lahan dengan status Area Penggunaan Lain (APL).

Anggota DPRD Kalteng, Lohing Simon mendorong masyarakat khususnya di Kalteng agar dapat terlibat aktif dalam program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Program PSR sudah berjalan sejak lama, namun terutama di Kalteng masih banyak masyarakat, khususnya yang mempunyai kebun sawit tidak mengetahui dan belum terlibat aktif dalam program tersebut.

“Harapan kami, masyarakat agar dapat terlibat aktif mengikuti program ini, terutama bagi mereka yang memiliki kebun kepala sawit. Sehingga, ribuan hektare yang dialokasian untuk Kalteng dapat berjalan maksimal,” ucap Lohing Simon kepada 1tulah.com di Palangka Raya, Senin (13/6/2022).

Selain itu agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam program PSR tersebut diharapkan juga pemerintah supaya mempermudah berbagai persyaratan, agar tidak menghambat masyarakat yang ingin terlibat atau mengikuti program itu.

Pasalnya, lanjutnya, berdasarkan informasi kendala yang dihadapi masyarakat terutama yang mempunyai kebun sawit saat ini tidak dapat mengikuti program itu karena terkendala status kawasan. Sebab, kawasan lahan harus berstatus Area Penggunaan Lain (APL).

“Kendala itu masih menjadi permasalahan masyarakat belum bisa mengikuti program PSR, karena masih banyak kebun masyarakat yang belum ditetapkan dalam kawasan APL. Jadi terkait persyaratan itu perlu dipermudah,” katanya.

Menurutnya, sangat disayangkan apabila program PSR itu tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oleh karenanya, pihaknya mendorong agar terkait status kawasan tersebut dapat dicarikan solusi untuk masyarakat agar bisa mudah mengikuti program PSR.

“Banyak sekali keuntungan yang didapatkan jika masyarakat terlibat dalam program PSR ini. Harapan kita setiap permasalahan atau kendala yang dihadapi dapat dicarikan solusi oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten,” pungkasnya. (Ingkit)