Kesenjangan Sosial Masih Terjadi di Kotim, Anggota DPRD Kotim ini Ungkap Penyebabnya

- Jurnalis

Jumat, 8 April 2022 - 11:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dadang H Syamsu anggota DPRD Kotim. Foto.Fitri/1tulah.com

Dadang H Syamsu anggota DPRD Kotim. Foto.Fitri/1tulah.com

1tulah.com, SAMPIT – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Dadang H Syamsu menilai sejauh ini kesenjangan secara sosial masih terjadi di kabupaten setempat.

Dia menjelaskan, kurangnya lapangan kerja berdampak pada meningkatnya pengangguran yang diakibatkan karena rendahnya kualitas SDM, kurangnya jumlah lapangan kerja, angkatan kerja makin tinggi. Sisi lainnya banyaknya individual yang tidak berani membuat lapangan kerja sendiri.

“Selain pendidikan, lapangan kerja juga mempengaruhi perekonomian dan kesenjangan sosial. Sempitnya lapangan kerja bisa meningkatkan jumlah pengangguran di daerah, seperti yang terjadi di daerah kita saat ini, lapangan kerja semakin sulit karena kita di hadapkan dengan SDM yang harus mampu bersaing dalam semua tingkatan. Sementara itu kita ketahui penyebab Kesenjangan Sosial ini kami lihat diawali oleh kondisi ekonomi, dimana suatu keadaan yang tidak seimbang di masyarakat. Terjadi perbedaan yang mencolok antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah,” ungkapnya Jumat (08/04/2022).

Menurutnya, ketimpangan sosial ini mengakibatkan ketidak adilan dan kedudukan di lingkungan masyarakat. Perbedaan mencolok ada pada kemampuan finansial dan status sosial masyarakat yang tinggal di lingkungan tertentu. Bahkan bentuk ketimpangan sosial ini, membuat masyarakat kelas bawah sulit mendapatkan akses hasil pembangunan sampai pada pendidikan yang baik.

Baca Juga :  Komisi I DPRD Kalteng Puji Kinerja Bank Kalteng yang Kian Positif dan Sehat

“Pendidikan itu sendiri termasuk faktor penyebab kesenjangan sosial, karena pendidikan bisa meningkatkan status dan mobilitas sosial. Majunya suatu daerah juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Sementara itu kita bisa lihat fasilitas pendidikan belum merata dilihat dari segi kualitas dan mutu pendidikan di daerah kita ini, hal ini perlu dilakukan upaya-upaya dari semua pihak dalam mengimplementasikannya,” timpalnya.

Disisi lain legislator PAN ini menegaskan, perbedaan Status Sosial juga bisa menjadi penyebab kesenjangan sosial berdasarkan kekuasaan, kekayaan, usia, dan pribadi. Status sosial terjadi karena stratifikasi sosial yaitu penggolongan masyarakat ke dalam kelas yang bisa disusun secara bertingkat. Sementara kondisi kesehatan, dimana Fasilitas kesehatan juga dinilai mempengaruhi kesenjangan sosial di tiap daerah termasuk Kotim.

“Contohnya saja masyarakat kelas menengah dan atas bisa menikmati fasilitas kesehatan terbaik di rumah sakit, ini contoh yang terjadi saat ini, sedangkan Fasilitas SDM ini bisa mempengaruhi SDM di daerah setempat. Faktor kesenjangan sosial ini rentan terjadi disebabkan oleh tidak meratanya sumber daya, faktor ekonomi yaitu tidak meratanya pembangunan antar wilayah, kurangnya pengembangan sumber daya alam, dan faktor produksi,” tandasnya.

Baca Juga :  Pemprov DKI Jakarta Siapkan Pembangunan 11 Rusun Baru pada APBD 2027

Dadang juga mengakui, tingkat kemiskinan yang juga masih tinggi di Kotim ini, adalah salah satu dampak yang ditimbulkan dari kesenjangan sosial itu sendiri, keadaan individu atau kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, pakaian, tempat tinggal, dan makanan. Hal ini harus menjadi perhatian prioritas oleh pemerintah daerah saat ini dalam memprogramkan pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.

“Kenapa demikian, karena tanpa kita sadari terkadang, dampak negatif kesenjangan sosial menimbulkan,melemahnya minat untuk masyarakat kita untuk berwirausaha atau wiraswasta. bahkan sering terjadi diskriminasi sosial, munculnya kecemburuan sosial.Kriminalitas bahkan Konflik sosial, yang kita lihat masih menjadi PR untuk kita di daerah ini sampai dengan sekarang,” tutupnya.(*)

 

Berita Terkait

Fraksi Demokrat DPRD Kalteng Terima Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Beri Catatan Kritis Soal SILPA dan BUMD
Korban Tewas Gempa Dahsyat Venezuela Tembus 589 Jiwa, Ratusan Gempa Susulan Masih Mengancam!
Kuasai 80 Persen UMKM, Perempuan Didorong Dobrak Keterbatasan Sektoral
Mitos ‘Baseload’ Runtuh: IESR Sebut PLTU Kini Sama Tidak Stabilnya dengan Energi Hijau
Peringati Hari Anti Narkotika Internasional, Patih Herman AB Ajak Masyarakat Perangi Narkoba
Pimpinan DPRD Barito Utara Ikuti Pembahasan RUU Kabupaten/Kota di Palangka Raya
DPRD Kalteng Gelar Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2025: Pemprov Raih WTP 12 Kali Beruntun
Pemprov DKI Jakarta Siapkan Pembangunan 11 Rusun Baru pada APBD 2027

Berita Terkait

Sabtu, 27 Juni 2026 - 09:44 WIB

Fraksi Demokrat DPRD Kalteng Terima Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Beri Catatan Kritis Soal SILPA dan BUMD

Sabtu, 27 Juni 2026 - 09:37 WIB

Korban Tewas Gempa Dahsyat Venezuela Tembus 589 Jiwa, Ratusan Gempa Susulan Masih Mengancam!

Sabtu, 27 Juni 2026 - 03:36 WIB

Kuasai 80 Persen UMKM, Perempuan Didorong Dobrak Keterbatasan Sektoral

Sabtu, 27 Juni 2026 - 03:27 WIB

Mitos ‘Baseload’ Runtuh: IESR Sebut PLTU Kini Sama Tidak Stabilnya dengan Energi Hijau

Jumat, 26 Juni 2026 - 19:34 WIB

Pimpinan DPRD Barito Utara Ikuti Pembahasan RUU Kabupaten/Kota di Palangka Raya

Jumat, 26 Juni 2026 - 04:21 WIB

DPRD Kalteng Gelar Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2025: Pemprov Raih WTP 12 Kali Beruntun

Kamis, 25 Juni 2026 - 18:07 WIB

Pemprov DKI Jakarta Siapkan Pembangunan 11 Rusun Baru pada APBD 2027

Kamis, 25 Juni 2026 - 17:02 WIB

Alami Masalah Pencernaan, KPK Bantarkan Penahanan Yaqut Cholil Qoumas

Berita Terbaru