Kotim Harus Punya Hutan Adat Antisipasi Pembukaan Lahan

- Jurnalis

Senin, 14 Maret 2022 - 10:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M. Abadi

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M. Abadi

1tulah.com, SAMPIT – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), M Abadi mendesak agar pemerintah daerah segera melakukan pengajuan untuk penetapan hutan adat.

Penetapan hutan adat sebagai upaya untuk mengantisipasi pembukaan lahan baru ditengah menipisnya hutan di daerah ini.

“Kami juga mengajak masyarakat adat untuk terus menyuarakan hal tersebut, saya mendorong baik itu komunitas masyarakat adat dan juga pemerintah daerah kita segera mengajukan penetapan wilayah hutan adat kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” kata Abadi, Senin 14 Maret 2022.

Menurutnya ini bisa dikatakan sifatnya mendesak sebab, wilayah Kotim banyak invansi dari perkebunan yang terus menerus menyasar lahan masyarakat.

“Ini sebuah kekhawatiran kami jika kita tidak segera merealisasikan penetapan hutan adat itu sendiri,” tegasnya.

Baca Juga :  Jadwal Pengesahan RUU Perampasan Aset di Paripurna DPR dan 10 Pokok Pengaturannya

Ditegaskannya penetapan dan pengakuan hutan adat sangatlah penting hal ini guna untuk mempersempit konflik atas tata kelola hutan di Kabupaten Kotim.

Selama ini banyak konflik dengan investasi yang terjadi itu akibat kurangnya juga keberpihakan kepada masyarakat adat.

Menurut Abadi penetapan status hutan adat dilakukan pemerintah sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

Jika dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah.

Ia juga menyebutkan dengan adanya penetapan hutan adat ini maka perusahaan besar tidak bisa sewenang- wenang melakukan pembabatan hingga penyerobotan terhadap lahan tersebut.

Baca Juga :  KPK Usut Dugaan Pengajuan Agen Asuransi Fiktif dalam Kasus Jasindo

Jadi, perbuatan perusahaan yang sewenang-wenang membabat hutan adat itu maka akan dikenakan sanksi pidana karena itu adalah perbuatan ilegal.

Hal ini dikarenakan masyarakat hukum adat selaku pemangku hutan adat dilindungi haknya untuk mengelola hutan adat dan mendapat perlindungan dari gangguan perusakan lingkungan.

Selain itu, UU Kehutanan mengamanatkan bahwa yang berhak atas pemanfaatan hutan adat adalah masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Berkaitan dengan sanksi pidana, perbuatan perusahaan yang membabat hutan adat tanpa izin dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar. (fitri)

Berita Terkait

Wabup Rahmanto Harapkan Kafilah Mura Raih Prestasi Terbaik di MTQH XXXIV
Sasar Lulusan Kampus hingga Penyandang Disabilitas, Kemnaker Buka Registrasi Mitra MagangHub 2026
Kukuhkan Pengurus PKB Sukamara, Rahmanto Muhidin Tegaskan Politik Kerakyatan
Pemkab Barsel Apresiasi Kontribusi STIE Dahani Dahanai Cetak SDM Unggul pada Wisuda XVII
Kafilah Barito Selatan Resmi Dilepas Menuju MTQH XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2026
DPRD dan Pemprov Kalteng Resmi Sahkan APBD 2027 Sebesar Rp5,767 Triliun, Fokus pada Pendidikan hingga Infrastruktur
Rumah Shahnaz Soehartono Didatangi Dua Pria Tak Dikenal, Diminta Hapus Unggahan di Threads
Fenomena El Nino 2026 Berpotensi Jadi Salah Satu yang Terkuat, Mirip Pola 1997-1998

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 21:43 WIB

Wabup Rahmanto Harapkan Kafilah Mura Raih Prestasi Terbaik di MTQH XXXIV

Minggu, 22 November 2026 - 07:23 WIB

Sasar Lulusan Kampus hingga Penyandang Disabilitas, Kemnaker Buka Registrasi Mitra MagangHub 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 21:01 WIB

Kukuhkan Pengurus PKB Sukamara, Rahmanto Muhidin Tegaskan Politik Kerakyatan

Sabtu, 21 November 2026 - 18:04 WIB

Pemkab Barsel Apresiasi Kontribusi STIE Dahani Dahanai Cetak SDM Unggul pada Wisuda XVII

Sabtu, 21 November 2026 - 17:57 WIB

Kafilah Barito Selatan Resmi Dilepas Menuju MTQH XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 13:19 WIB

DPRD dan Pemprov Kalteng Resmi Sahkan APBD 2027 Sebesar Rp5,767 Triliun, Fokus pada Pendidikan hingga Infrastruktur

Sabtu, 21 November 2026 - 09:53 WIB

Rumah Shahnaz Soehartono Didatangi Dua Pria Tak Dikenal, Diminta Hapus Unggahan di Threads

Sabtu, 21 November 2026 - 09:45 WIB

Fenomena El Nino 2026 Berpotensi Jadi Salah Satu yang Terkuat, Mirip Pola 1997-1998

Berita Terbaru

Anggota DPRD Mura Imanudin

DPRD MURA

DPRD Mura Tekankan Pentingnya Peningkatan Kualitas SDM Lokal

Minggu, 22 Nov 2026 - 18:53 WIB

Satpol PP Turun ke Lapangan, Periksa Kelengkapan Izin Pelaku Usaha.

Muara Teweh

Satpol PP Barut Lakukan Pengecekan Izin Usaha Milik Pelaku Usaha

Minggu, 22 Nov 2026 - 11:40 WIB