Mendagri Minta Semua Pemerintah Daerah Segera Salurkan Bantuan Sosial

- Jurnalis

Sabtu, 24 Juli 2021 - 12:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mendagri Tito Karnavian

Mendagri Tito Karnavian

1tulah.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta semua pemerintah daerah segera menyalurkan alokasi APBD bantuan sosial selain yang telah disalurkan oleh pemerintah pusat, karena sangat dibutuhkan.

Dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/7/2021) di Jakarta, Mendagri mengungkap, pemerintah daerah memiliki anggaran seperti mata anggaran bantuan sosial, termasuk yang bersifat reguler, belanja tidak terduga (BTT), maupun melalui realokasi mata anggaran lainnya.

Baca Juga :  Kabut Asap Karhutla Kalimantan Lumpuhkan Asia Tenggara: Krisis Kesehatan hingga Lintas Negara

“Meski pemerintah pusat menyalurkan bantuan sosial, pemerintah daerah harus tetap menyalurkan bantuan dengan menggunakan APBD masing-masing,” katanya tegas seperti dikutip detik.com.

Mendagri meminta pemerintah daerah merealisasikan mata anggaran pengendalian Covid-19 dalam APBD 2021.

Dalam kebijakan PPKM ini, tambah Mendagri, semua pemerintah daerah menggunakan anggarannya dalam upaya mengendalikan COVID-19.

Baca Juga :  DPRD Kalteng Dorong Koperasi Desa Merah Putih Jadi Penampung Hasil Usaha Warga

“Kami ingin anggaran bantuan sosial ini maupun belanja tidak terduga betul-betul diturunkan agar masyarakat terdampak dibantu,” ujar Mendagri.

Mendagri meminta kepala daerah turun langsung menyalurkan bantuan agar membawa pengaruh positif dan nilai tersendiri di mata masyarakat. *

Berita Terkait

Terjun Langsung ke Palangka Raya, Sherina Munaf Ikut Padamkan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalteng
Karhutla Meluas Hingga Lintas Negara, Komnas HAM Tuding Pembiaran dan Lemahnya Tata Kelola Gambut
Keracunan Massal MBG Tembus 2.000 Korban di 4 Provinsi, Media Asing Soroti Pengawasan Dapur Penyedia
Ketegasan Kementerian Kehutanan: Siapkan Gugatan Ganti Rugi Kerusakan Ekosistem Karhutla untuk Korporasi
Kabut Asap Karhutla Kalimantan Lumpuhkan Asia Tenggara: Krisis Kesehatan hingga Lintas Negara
Soroti Karhutla dan Serapan Anggaran 38 Persen, Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong Minta Percepatan Proyek
Data Desil BPS Berantakan, Rieke Diah Pitaloka Sebut Pelanggaran HAM dan Desak BPK Lakukan Audit Investigatif
Terhalang Kabut Asap Pekat, Pesawat Menhut Raja Juli Antoni Gagal Mendarat di Bandara Supadio Pontianak

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 18:05 WIB

Terjun Langsung ke Palangka Raya, Sherina Munaf Ikut Padamkan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalteng

Jumat, 4 September 2026 - 10:30 WIB

Keracunan Massal MBG Tembus 2.000 Korban di 4 Provinsi, Media Asing Soroti Pengawasan Dapur Penyedia

Jumat, 4 September 2026 - 07:40 WIB

Ketegasan Kementerian Kehutanan: Siapkan Gugatan Ganti Rugi Kerusakan Ekosistem Karhutla untuk Korporasi

Kamis, 3 September 2026 - 16:49 WIB

Kabut Asap Karhutla Kalimantan Lumpuhkan Asia Tenggara: Krisis Kesehatan hingga Lintas Negara

Kamis, 3 September 2026 - 15:15 WIB

Soroti Karhutla dan Serapan Anggaran 38 Persen, Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong Minta Percepatan Proyek

Kamis, 3 September 2026 - 14:48 WIB

Data Desil BPS Berantakan, Rieke Diah Pitaloka Sebut Pelanggaran HAM dan Desak BPK Lakukan Audit Investigatif

Kamis, 3 September 2026 - 14:35 WIB

Terhalang Kabut Asap Pekat, Pesawat Menhut Raja Juli Antoni Gagal Mendarat di Bandara Supadio Pontianak

Kamis, 3 September 2026 - 12:10 WIB

Kasus Keracunan MBG Kembali Marak Usai Libur Sekolah, JPPI: Evaluasi Pemerintah Gagal Total!

Berita Terbaru