Usulan Warga Pedesaan Banyak Tak Terealisasi

- Jurnalis

Selasa, 2 Maret 2021 - 00:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Barito Utara, Haji Benny saat bertemu dengan warga desa, dalam rangka menyerap aspirasi warga, Jumat 5 Agustus 2022.

Anggota DPRD Barito Utara, Haji Benny saat bertemu dengan warga desa, dalam rangka menyerap aspirasi warga, Jumat 5 Agustus 2022.

1tulah.com, MUARA TEWEH– Pemerintah daerah Barito Utara (Barut) masih banyak mengutamakan pembangunan proyek besar, melalui Multiyear. Akhirnya, banyak usulan warga desa tak terakomodir. Parahnya, kondisi ini sudah berlangsung dua tahun lebih.

“Di wilayah Dapil 2, banyak usulan warga tak terakomodir. Pemerintah sepertinya mendahulukan proyek-proyek besar melalui Multiyear, akhirnya usulan warga pedalaman tak terakomidir. Ini dirasakan oleh warga di dua kecamatan Teweh Baaru dan Teweh Selatan,” ujar salah anggota DPRD Barut, H Benny, Selasa (2/03/2021).

Baca Juga :  Reses DPRD Kalteng Dapil II: Infrastruktur, Layanan Dasar, dan Pertanian Jadi Aspirasi Utama Warga Kotim-Seruyan

Dikatakannya, saat reses kemarin, mereka (anggota dewan,red) terus ditanyakan kenapa segala usulan tak satupun diakomodir.

“Kita sulit menjawab, karena ini tahun kedua usulan mereka tak diakomodir. Dan inipun kami tampung lagi untuk masuk usulan di tahun ketiga. Maunya kami para wakil rakyat, pemerintah menampung dan merealisasi 40 atau 60 persen dari usulan warga pedalaman,” ungkap Haji Benny.

Apa saja usulan warga desa? di Hajak lanjut Benny, warga mengusulkan lanjutan penanganan Jalan tembus Desa hajak menuju Malawaken. Lalu di Desa Pandran, warga meminta perbaikan jembatan dan gereja.

Baca Juga :  Tingkatkan Ketepatan Data, Kemendagri Evaluasi Layanan Pengusulan Satyalancana Karya Satya PNS

Sedang di Desa Bintang Ninggi, tepatnya transbangdep, warga meminta perbaikan jalan lingkungan. Desa Gandring juga sama, perbaikan jalan. Sementara untuk Kelurahan Jingah, merka meminta pembangunan Kantor Kelurahan.

“Kasian kan sejak lama Kelurahan Jingah itu selallu menumpang dan pinjam bangunan orang lain. Jadi pemerintah meski memperhatikan juga usulan-usulan warga pedalaman dan mau mengalah proyek-proyek besar di tunda,” terangnya. (eni)

Berita Terkait

Dua Emiten Haji Isam Jaminkan Saham Rp73 T ke Bank Mandiri, Ini Penjelasan Manajemen
13 Pelanggar Perda Ditindak, Satpol PP Perkuat Gerakan Indonesia ASRI
80 ASN dan PPPK di Sekretariat DPRD Diajak Wujudkan Lingkungan Bebas Narkoba
2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kemerdekaan Pers dan Kriminalisasi Jurnalis Jadi Sorotan Dunia
Tingkatkan Ketepatan Data, Kemendagri Evaluasi Layanan Pengusulan Satyalancana Karya Satya PNS
Kabut Asap Karhutla Capai Timor Leste, ASEAN Didesak Gelar Rapat Darurat
Atasi Krisis Air Bersih hingga Infrastruktur, DPRD Kalteng Soroti Aspirasi Warga Gunung Mas
Profil dan Sosok Aisyah Thisia Halijam: Istri Gubernur Kalteng yang Jadi Sorotan Publik Usai Video Catwalk Viral di Tengah Bencana Karhutla

Berita Terkait

Jumat, 16 Oktober 2026 - 05:31 WIB

Dua Emiten Haji Isam Jaminkan Saham Rp73 T ke Bank Mandiri, Ini Penjelasan Manajemen

Kamis, 15 Oktober 2026 - 22:41 WIB

13 Pelanggar Perda Ditindak, Satpol PP Perkuat Gerakan Indonesia ASRI

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:28 WIB

2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kemerdekaan Pers dan Kriminalisasi Jurnalis Jadi Sorotan Dunia

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:21 WIB

Tingkatkan Ketepatan Data, Kemendagri Evaluasi Layanan Pengusulan Satyalancana Karya Satya PNS

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:05 WIB

Kabut Asap Karhutla Capai Timor Leste, ASEAN Didesak Gelar Rapat Darurat

Kamis, 15 Oktober 2026 - 16:52 WIB

Atasi Krisis Air Bersih hingga Infrastruktur, DPRD Kalteng Soroti Aspirasi Warga Gunung Mas

Kamis, 15 Oktober 2026 - 07:30 WIB

Profil dan Sosok Aisyah Thisia Halijam: Istri Gubernur Kalteng yang Jadi Sorotan Publik Usai Video Catwalk Viral di Tengah Bencana Karhutla

Rabu, 14 Oktober 2026 - 15:51 WIB

Perkuat Penegakan Hukum Karhutla, Kejagung dan Polri Bakal Gelar Rakor Terbatas

Berita Terbaru