DPRD Minta Data BPJS Segera di Update

1tulah.com, BUNTOK– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng) mengharapkan data peserta BPJS segera diupdete oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat agar data-datanya tepat sasaran.

Hal ini dikatakan ketua DPRD Barsel  H M Farid Yusran, setelah memimpin sidang paripurna ke-19 masa sidang ke-III, yang digelar di gedung Graha Paripurna DPRD Barsel, Jalan Pahlawan, Buntok, Kamis (26/11/2020).

Menurut Farid, Data BPJS untuk kelas III yang ditangung Pemda Setempat itu adalah Rakyat miskin dan rakyat yang sangat miskin, kalau mereka ini tidak didata itu nantinya akan menyebabkan bias datanya, yang dimaksud bias ini adalah, yang rakyat tidak miskin akan mendapatkan layanan BPJS kelas III ini, padahal itu diperuntukan hanya untuk rakyat miskin.

“Karena biaya yang ditangung oleh Pemda setempat, walaupun iuran BPJSnya naik tetapi nilainya tetap berada di kisaran Rp 25500, itu yang harus dibayarkan oleh pihak Pemda dan selebihnya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat karena masih ada subsidi,” ucap Farid kepada wartawan.

Legislator dari Partai PDI Perjuagan ini juga menambahkan, dengan nilai Rp 25.500 itu sebenarnya banyak masyarakat miskin yang berhak mendapatkan pelayanan BJPS kelas III ini, bukan masalah pada banyak dan tidak banyaknya itu, akan tetapi tepat sasaran atau tidaknya itu yang jadi persoalannya.

“Karena data yang mereka kasih kemaren ada sekitar 19 ribu lebih, padahal untuk data miskin kita ada sekitar 5990 ribu kita bulatlan saja menjadi 6000 Ribu, misalkan dari dampak covid-19 ini banyak masyarakat yang menjadi miskin anggap saja meningkatnya menjadi 100% jadi tambahanya hanya sekitar 6000 Ribu saja, jadi totalnya ada sekitar 12000 Ribu saja,” katanya.

Sedang untuk data yang mereka pakai untuk saat ini mereka masih memakai data di Tahun 2015 jauh sekali sedang saat ini  sudah Tahun 2020 bahkan sudah mau Tahun 2021.  “Menurut saya di Tahun 2015 itu orang yang masuk datanya bisa saja ada yang sudah meninggal, ada yang diangkat menjadi Pengawai Negiri Sipil (PNS), serta malah bisa ada yang jadi polisi Tentara,” pungkas Farid. (Ali)