Skandal Chat Mesum FH UI: 16 Mahasiswa Terseret, Alarm Keras bagi Dunia Pendidikan

- Jurnalis

Kamis, 16 April 2026 - 10:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi pelaku pelecehan seksual di UI. [Suara.com/Emma]

Ilustrasi pelaku pelecehan seksual di UI. [Suara.com/Emma]

1TULAH.COM-Jagat media sosial kembali dihebohkan oleh kabar miring dari dunia pendidikan tinggi. Bukannya prestasi, sekelompok mahasiswa dari salah satu institusi pendidikan paling bergengsi, Universitas Indonesia (UI), justru terseret skandal dugaan pelecehan seksual verbal yang viral di platform X (dahulu Twitter).

Sebanyak 16 mahasiswa Fakultas Hukum UI (FH UI) kini menjadi sorotan tajam setelah keberadaan grup percakapan mereka bocor ke publik. Ironisnya, mereka adalah para calon penegak hukum yang diduga kerap melakukan objektifikasi dan pelecehan terhadap mahasiswi hingga dosen.

Kronologi Terbongkarnya Grup Chat “Sampah”

Kasus ini mencuat pada Sabtu (11/4/2026) malam, ketika akun @sampahfhui mengunggah deretan tangkapan layar percakapan grup aplikasi pesan singkat. Isinya sangat memprihatinkan:

  • Komentar cabul dan objektifikasi tubuh perempuan.

  • Lelucon bernuansa kekerasan seksual.

  • Target pelecehan verbal meliputi rekan sesama mahasiswi hingga tenaga pengajar (dosen).

Mirisnya, para terduga pelaku bukan sekadar mahasiswa biasa. Sebagian besar dari 16 nama yang beredar merupakan pengurus organisasi mahasiswa, ketua angkatan, hingga calon panitia orientasi studi (ospek).

Analisis Ahli: Kegagalan Moral dan “Pendidikan Gaya Bank”

Skandal ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Ubaid Matraji, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), menyebut insiden ini sebagai alarm kegagalan sistem pengawasan pendidikan.

Baca Juga :  Pangdam XXII/Tambun Bungai Lantik Dandim 1020/Murung Raya dan Komandan Denzipur 16

“Ini bukan sekadar ironi, tetapi kegagalan serius dalam membangun budaya akademik yang aman dan berintegritas,” tegas Ubaid.

Data JPPI hingga Maret 2026 menunjukkan tren kekerasan seksual di institusi pendidikan masih sangat tinggi:

  • 233 kasus tercatat dalam tiga bulan pertama tahun 2026.

  • 46% dari total kasus dikonfirmasi sebagai tindak kekerasan seksual.

  • 11% dari total aduan berasal dari lingkungan perguruan tinggi.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta, menilai pendidikan tinggi saat ini masih terjebak pada “pendidikan gaya bank”—hanya menjejalkan rasionalitas tanpa menyentuh empati dan moralitas. Akibatnya, praktik maskulinitas toksik tetap tumbuh subur di kampus-kampus besar.

Langkah Tegas Dekanat FH UI dan Satgas PPKS

Pihak Dekanat Fakultas Hukum UI bergerak cepat setelah menerima laporan resmi pada Minggu (12/4/2026). Melalui Erwin Agustian Panigoro, Direktur Humas UI, pihak universitas memastikan investigasi internal sedang berlangsung dengan melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Perkembangan Terbaru:

  1. Sidang Maraton: Sidang terhadap 16 mahasiswa tersebut telah digelar pada Senin (13/4/2026) hingga dini hari.

  2. Sanksi Organisasi: Beberapa terduga pelaku dilaporkan telah dicabut keanggotaannya dari organisasi kemahasiswaan sebagai langkah awal.

  3. Transparansi: UI menjanjikan proses yang transparan namun tetap melindungi privasi korban.

Baca Juga :  Siap Diterapkan 2027, Kebijakan Tidak Naik Kelas Kembali Diberlakukan

Tinjauan Hukum: Dari Sanksi Akademik hingga Pidana

Mengingat status mereka sebagai mahasiswa hukum, publik menuntut sanksi yang setimpal. Berdasarkan regulasi di Indonesia, terdapat beberapa dasar hukum yang dapat menjerat pelaku:

  • Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021: Memberikan wewenang kampus untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran, skorsing, hingga pemberhentian tetap (Drop Out).

  • UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS): Mengatur tentang pelecehan seksual non-fisik (verbal) yang merendahkan martabat seseorang.

  • UU ITE: Jika terbukti mendistribusikan konten yang melanggar kesusilaan di ruang digital.

Namun, untuk membawa kasus ini ke ranah pidana, dibutuhkan laporan resmi dari pihak korban yang merasa dirugikan.

Kasus chat mesum mahasiswa FH UI ini menjadi pengingat pahit bahwa kecerdasan intelektual tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan moral.

Publik kini menanti keberanian pihak UI untuk menerapkan kebijakan zero tolerance demi mengembalikan kampus sebagai tempat yang aman dan bermartabat bagi kaum hawa. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Pemprov Kalteng Matangkan Ranperda RPPLH untuk Perkuat Perlindungan Lingkungan Berkelanjutan
SE Mendagri Nomor 400.5/8545/SJ: Pemda Wajib Awasi Dapur Gizi di Daerah!
Momen Hangat Hari Sumpah Pemuda: Presiden Prabowo Pimpin Pembacaan Ikrar Bersama Siswa SD Didampingi Titiek Soeharto
Ancaman Pemotongan Internet Singapura Dijawab Santai Menkomdigi Meutya Hafid: Siapa yang Sebenarnya Rugi?
Satu Korporasi Jadi Tersangka dalam Penanganan 30 Laporan Karhutla di Kalsel
Gantikan Dr. Ita Minarni, Muhammad Taufiq Resmi Jabat Plt Kadis PUPR Barito Selatan
Survei Voxpol Center: 90,1 Persen Masyarakat Indonesia Setuju Koruptor Dihukum Mati
Usulan Harta Pejabat Tak Terlapor LHKPN Dirampas Negara: Langkah Tegas atau Melanggar Hukum?
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 29 Oktober 2026 - 13:46 WIB

Pemprov Kalteng Matangkan Ranperda RPPLH untuk Perkuat Perlindungan Lingkungan Berkelanjutan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 10:47 WIB

SE Mendagri Nomor 400.5/8545/SJ: Pemda Wajib Awasi Dapur Gizi di Daerah!

Kamis, 29 Oktober 2026 - 09:11 WIB

Momen Hangat Hari Sumpah Pemuda: Presiden Prabowo Pimpin Pembacaan Ikrar Bersama Siswa SD Didampingi Titiek Soeharto

Kamis, 29 Oktober 2026 - 07:48 WIB

Ancaman Pemotongan Internet Singapura Dijawab Santai Menkomdigi Meutya Hafid: Siapa yang Sebenarnya Rugi?

Rabu, 28 Oktober 2026 - 16:13 WIB

Gantikan Dr. Ita Minarni, Muhammad Taufiq Resmi Jabat Plt Kadis PUPR Barito Selatan

Rabu, 28 Oktober 2026 - 13:39 WIB

Survei Voxpol Center: 90,1 Persen Masyarakat Indonesia Setuju Koruptor Dihukum Mati

Rabu, 28 Oktober 2026 - 08:26 WIB

Usulan Harta Pejabat Tak Terlapor LHKPN Dirampas Negara: Langkah Tegas atau Melanggar Hukum?

Selasa, 27 Oktober 2026 - 17:36 WIB

Mencetak generasi kritis di Era AI, PT AlamTri Gandeng Komunitas Pendidikan

Berita Terbaru