Penyelesaian SPJ Bantuan Dana Parpol Setiap Tahun Masih Ada Kesalahan

Deni Hariadi - Jurnalis

Senin, 12 Oktober 2020 - 08:58 WIB

URL berhasil dicopy

1tulah.com, MUARA TEWEH- Setiap tahun sejumlah partai politik di Barito Utara (Barut) Kalimantan Tengah, mendapatkan bantuan dana dari pemerintah daerah setempat. Sayangnya, setiap tahun masih terdapat temuan dan kesalahan dalam penyelesaian peertanggung jawaban (SPJ). Hal ini disampaikan Plt Kepala Kesbanglinmaspol, H Masdulhaq ketika membuka kegiatan sosialisasi penggunaan dana parpol, Senin (12/10/2020) di Aula Setda Lantai I.

“Harapan saya dengan adanya sosialisasi ini nantinya tidak ada lagi temuan-temuan sekecil apapun oleh pemeriksa, baik dari inspektorat, BPK, BPKP dan lainnya, ” kata Masdulhaq.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara, kata Madsulhaq, sudah memperoleh enam kali berturut-turut predikat, wajar tanpapengecualian (WTP), atas laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah daerah, salah satu diperiksa BPK adalah SPJ mengenai bantuan dana hibah melalui parpol se Barito Utara tahun 2020 ini.

Karenanya, sambung dia, penggunaan dana parpol, hendaknya sesuai dengan rincian anggaran biaya (RAB) yang telah dibuat, berdasarkan jumlah suara yang diperoleh saat pelaksnaan pemilu legislatif, lalu.

Penggunaan diperbolehkan, antara lain, untuk pendidikan politik 60 persen dan untuk operasional sekretariat sebesar 40 persen.

“Jadi dalam kesempatan baik diadakannya sosialisasi ini, pelajari dan cermati anjuran mengenai penggunaan dana parpol, sehingga kedepan SPJ bisa lebih baik. Dan perlu diketahui semua, dana yang diterima setiap tahun akan diperiksa, baik dari nilai angka kecil hingga besar,” tutupnya.

Sekedar diketahui, setiap tahunnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara(Barut) merogoh kocek sebesar 500 juta lebih untuk bantaun dana ke sejumlah parpol. Mereka menerima berdasarkan julah suara kursi terbanyak di legislatif.

Adapun parpol yang menerima bantuan dana dari pemerintah antara lain, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PDi Perjuangan, Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nasdem, Hanura, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). (eni)