Tolak Omnibuslaw, Ratusan Mahasiswa, Pelajar, Buruh dan Ormas, Gelar Orasi di Bundaran HI

1tulah.com, MUARA TEWEH– Gelombang protes terhadap disahkannya Omnibuslaw (UU Cipta Kerja) oleh DPR RI juga menggaung di Barito Utara (Barut) Kalimantan Tengah. Buktinya, ratusan mahasiswa tergabung di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), bersama elemen masyarakat tergabung di organisasi masyarakat(ormas), Pelajar dan juga buruh di Kabupaten Barito Utara (Barut) Kalimantan Tengah, serentak turun ke jalan, Sabtu (10/10/2020).

Sejak pagi mereka sudah berdatangan di titik kumpul Stadion Swakarya. tepat pukul 09.30 WIB, ratusan masa itu yang di kawal ketat petugas Kepolisian, Satpol PP dan juga TNI bergerak menuju Bundaran Haji Ipau (HI), tepatnya di depan Rumah jabatan Bupati.

Gelar aksi damai di Bundaran HI itupun ramai jadi tontotan warga. Secara bergantian mereka berorasi, sambil membentangkan beragam poster dan tulisan-tulisan nyeleneh. Seperti, DPRD menolak Dukun Bertindak, Sudah Merdeka aja Susah dan Iki (kami) Dayak Menolak Omnibuslaw, serta tulisan, enggak DPRD, enggak cowok, enggak Corona, nyakitin semua.

Kordinator aksi, Rois Aulia menyampaikan dengan tegas meminta kepada pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU Cipta Kerja. “Kita semua disini berkumpul untuk menyampaikan aspirasi dari mahasiswa yang tergabung di HMI Barut dan Ormas menyampaikan penolakan sebagaimana yang telah dilakukan di daerah-daerah seluruh Indonesia,” kata Rois.

Usai menyuarakan aksinya dengan tertib, mereka juga membagikan Masker ke warga yang melintas. Selanjutnya masa bergerak menuju Kantor DPRD Barito Utara (Barut).

Di kantor wakil rakyat itu mereka tidak masuk ke kantor, karena anggota Dewan H Tajeri yang menemui mereka di luar pagar. Di tempat itu, para mahasiswa menyampaikan 5 point keinginan, pertama, menolak pengesahan UU Cipta Karja. Kedua, meminta anggota DPR RI wakil Kalimantan Tengah, dan DPRD Barito Utara untuk menyatakan menolak UU Cipta Kerja. Ketiga, meminta anggota DPR RI dapil Kalteng dan DPRD Barut memberikan pernyataan sikap menolak UU Cipta Kerja. keempat,  meminta anggota DPR RI dapil Kalteng dan DPRD Barut memberikan pernyataan menolak melalui Video. Dan Kelima, meminta DPRD Barito Utara untuk mengawal tuntutan hingga tuntas.

Sementara itu H Tajeri, salah anggota DPRD Barut meminta kawan-kawan mahasiswa dan pendemo lain untuk membaca lagi draf UU cipta kerja. Sebab, dari lima point tuntutan masih diras kurang mengenai apa yang hendak disampaikan.

“Kami beri waktu sampai Senin point itu bisa di kaji lagi, atau kapan perlu kita duduk bersama merumuskannya. Jika sudah final, serahkan ke kami, dan kami DPRD akan meneruskannya ke DPR RI pusat, ” kata Tajeri.(eni)