Khawatirkan Berdampak Buruk Bagi Moral Generasi Muda, Suku Baduy Minta Pemerintah Putus Koneksi Internet di Wilayahnya

- Jurnalis

Sabtu, 10 Juni 2023 - 19:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Tetua Baduy Dalam, Ayah Mursid (kiri) dan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin (tengah) sedang berbincang disela-sela acara Vaksinasi Peduli Baduy pada 14-15 Oktober di Ciboleger, Banten.(VOA/Indra Yoga)

Tetua Baduy Dalam, Ayah Mursid (kiri) dan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin (tengah) sedang berbincang disela-sela acara Vaksinasi Peduli Baduy pada 14-15 Oktober di Ciboleger, Banten.(VOA/Indra Yoga)

1TULAH.COM-Masyarakat Adat Suku Baduy di Banten, Jawa Barat mulai merasa resah dengan kehadiran teknologi informasi yang semakin merangsek hingga ke wilayah adat mereka.

Dengan ketersediaan fasilitas jaringan internet yang semakin mudah, para anak muda Suku Baduy juga semakin akrab dengan telepon pintar. Alih-alih dimanfaatkan untuk keperluan positif, telepon pintar justru dipergunakan untuk menonton konten-konten yang dianggap dapat berdampak buruk bagi moral generasi muda setempat.

Oleh karenanya, Suku Baduy meminta pemerintah untuk memutus koneksi internet di wilayah mereka untuk meminimalkan “dampak negatif” dari dunia maya, kata para petinggi suku tersebut pada Jumat (9/6/2023).

Komunitas Suku Baduy dengan populasi 26.000 jiwa di Banten, terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah Baduy Luar, yaitu komunitas Baduy yang sudah mengenal peradaban modern, termasuk urusan mengadopsi teknologi.

Kelompok kedua, yaitu Baduy Dalam, adalah kelompok yang harus melindungi diri dari jebakan kehidupan kontemporer. Mereka masih menjunjung tinggi norma-norma yang diajarkan para leluhur. Mereka tetap memilih tinggal di hutan, menolak teknologi, uang, dan sekolah tradisional.

Baca Juga :  Sejarah Kelam Penyadapan Presiden: Jejak Spionase Politik dari Megawati Hingga Prabowo

Kelompok Baduy Dalam meminta pihak berwenang untuk menutup akses internet, atau mengalihkan menara telekomunikasi terdekat, sehingga sinyal tidak sampai ke mereka, menurut surat yang dilihat oleh AFP.

“Permintaan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk meminimalisasi dampak negatif telepon pintar terhadap masyarakat kami,” tulis perwakilan Baduy.

Mereka berpendapat menara telekomunikasi yang dibangun di dekat wilayah mereka, dapat mengancam kehidupan mereka dan moral anak muda, yang mungkin tergoda untuk menggunakan internet.

Pejabat di Kabupaten Lebak mengatakan kepada AFP bahwa mereka menerima surat itu pada Senin (5/6/2023), dan sepakat untuk membicarakannya dengan dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mencoba memenuhi permintaan tersebut.

Baca Juga :  Pemkab Barito Selatan Salurkan Bansos dan Cadangan Pangan untuk Tiga Desa di Dusun Selatan

“Intinya kami ingin selalu mengakomodasi apa yang diinginkan masyarakat Baduy, dan perlu menjaga tradisi dan kearifan lokal mereka,” kata Budi Santoso, Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak kepada AFP, Jumat (9/6/2023).

Ia mengatakan internet dibutuhkan oleh warga Baduy Luar, yang telah memulai bisnis daring. Namun pejabat setempat khawatir pengunjung atau turis dapat mengakses web dan menampilkan konten yang mereka anggap tidak pantas untuk orang Baduy.

Kebebasan internet di Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim, terus menjadi isu kontroversial. Pemerintah melarang perjudian dan pornografi, serta mewajibkan penyedia internet untuk menyaring konten yang dianggap tidak pantas.

Suku Baduy tersebar di tiga desa di area seluas 4.000 hektare yang berjarak beberapa jam berkendara dari Jakarta. Pemerintah menyatakan kawasan itu sebagai situs cagar budaya pada 1990. (Sumber:voaindoensia.com)

Berita Terkait

Sejarah Kelam Penyadapan Presiden: Jejak Spionase Politik dari Megawati Hingga Prabowo
SP4N-LAPOR! Barsel 2026: Komitmen Pemkab Tingkatkan Transparansi dan Aduan Warga
Dukung Bareskrim Tahan 3 Jenderal, DPR Desak Pembongkaran Aktor Lain Kasus Penyadapan
Pengamanan Ibu Kota Diperketat: 20 Ribu Personel TNI AL Siaga di Tengah Skandal Penyadapan Presiden Prabowo
Bantah Intervensi Kasus Narkoba Anggota DPRD Jatim, Gerindra Ungkap Dugaan Oknum Polisi Minta Rp50 Juta
Pendaftaran MagangHub 2026 Batch 3 Ditutup Rabu 4 November, Kemnaker Imbau Segera Daftar
Pemerintah Matangkan Wacana Penyesuaian PTKP untuk Dongkrak Daya Beli, Siap Diterapkan 2027?
Situasi Keamanan Arab Saudi Memanas, Jadwal Piala Asia 2027 Terancam Diundur
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 12:42 WIB

Sejarah Kelam Penyadapan Presiden: Jejak Spionase Politik dari Megawati Hingga Prabowo

Rabu, 4 November 2026 - 08:26 WIB

SP4N-LAPOR! Barsel 2026: Komitmen Pemkab Tingkatkan Transparansi dan Aduan Warga

Rabu, 4 November 2026 - 06:27 WIB

Dukung Bareskrim Tahan 3 Jenderal, DPR Desak Pembongkaran Aktor Lain Kasus Penyadapan

Selasa, 3 November 2026 - 14:44 WIB

Bantah Intervensi Kasus Narkoba Anggota DPRD Jatim, Gerindra Ungkap Dugaan Oknum Polisi Minta Rp50 Juta

Selasa, 3 November 2026 - 13:04 WIB

Pendaftaran MagangHub 2026 Batch 3 Ditutup Rabu 4 November, Kemnaker Imbau Segera Daftar

Selasa, 3 November 2026 - 06:48 WIB

Pemerintah Matangkan Wacana Penyesuaian PTKP untuk Dongkrak Daya Beli, Siap Diterapkan 2027?

Selasa, 3 November 2026 - 05:33 WIB

Situasi Keamanan Arab Saudi Memanas, Jadwal Piala Asia 2027 Terancam Diundur

Senin, 2 November 2026 - 18:32 WIB

Komisi III DPRD Kalteng Soroti Pemulihan Ekonomi dan Lingkungan Pascakarhutla: Dorong Aktivitas Warga Kembali Normal!

Berita Terbaru