Nyawa Pilot Susi Air Dibarter untuk Kemerdekaan Papua, Emang Pemerintah Indonesia Mau?

- Jurnalis

Sabtu, 27 Mei 2023 - 08:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kondisi pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Merthens saat menjadi korban sandera TPNPB-OPM. (Sebby Sambom)

Kondisi pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mark Merthens saat menjadi korban sandera TPNPB-OPM. (Sebby Sambom)

1TULAH.COM– Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat- Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), terus berupaya menekan pemerintah Indonesia.

Tidak hanya dengan serangan-serangan yang mereka lakukan terhadap pasungan TNI di wilayah Papua, melainkan juga melakukan penyanderaan terhadap warga sipil.

Salah satu yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius dunia Internasioal adalah penyanderaan Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens.

Sejak disandera beberapa bulan lalu, pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan lobi dan negosiasi untuk pembebasannya. Namun, hingga saat ini pilot berwarga Negara asing itu masih juga belum dibebaskan.

Malahan, terkesan pasukan TPNPB-OPM berupaya mempermainkan pemerintah Indonesia. Terbaru, adalah dengan tawaran mereka untuk membarter nyawa pilot Susi Air dengan Kemerdekaan Papua.

Di mana mereka akan membunuh Pilot Susi Air apabila tidak mendapatkan kemerdekaan dalam dua bulan ke depan. Emangnya pemerintah Indonesia takut dengan gertakan ini?!

Baca Juga :  Buntut Video Viral di Terminal Kedamin, Kapolres Kapuas Hulu Siap Jalankan Hukum Adat

Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens terancam ditembak mati oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat- Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Penembakan bisa dilakukan mereka kalau pemerintah tidak kunjung mengakui kemerdekaan Papua.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapten Philip melalui video yang diunggah juru bicara (jubir) Petisi Rakyat Papua (PRP) Jefry Wenda melalui akun Twitternya.

Dalam video tersebut, Kapten Philip mengatakan kalau TPNPB-OPM memberikan waktu dua bulan kepada negara lain untuk mendorong Indonesia segera mengakui kemerdekaan Papua.

“Saya kasih dua bulan lagi untuk ke semua negara yang lain untuk bicara dengan Indonesia untuk Papua merdeka kalau sudah dua bulan dan mereka tidak bicara dengan Papua mereka akan tembak saya,” kata Kapten Philip dikutip Sabtu (27/5/2023).

Baca Juga :  Soal Putusan MA Batalkan Suket SMA Gibran, Gerindra: Hormati Proses Hukum dan Minta Kemenkeu/Kementerian Terkait Beri Penjelasan

Setelah itu, pimpinan TPNPB-OPM Egianus Kogoya juga menuturkan hal serupa. Ia menginginkan agar negara-negara lain memaksa pemerintah Indonesia untuk menyatakan Papua merdeka.

Kalau misalkan tidak, maka mereka tidak segan untuk membunuh Kapten Philip.

“Itu pak pilot sudah mengakui diri bahwa dari negara terus dari negara Indonesia hanya mengaku saja, jadi dari negara luar harus todong Indonesia untuk mengaku karena pak pilot sudah bicara untuk karena kami kasih waktu dua bulan itu untuk pilot hidup,” tuturnya.

“Kalau dua bulan kalau dari negara tidak todong ke Indonesia terus Indonesia kalau tidak mengaku kalau dua bulan itu lewat maka kami akan tembak pilot,” tambahnya. (Sumber:Suara.com)

 

 

Berita Terkait

Bawa Dokumen Asli ke Persidangan, Jokowi Siap Beberkan Riwayat Pendidikannya di UGM
Peringatan Maulid di Pidie Berakhir Tragis: 1 Meninggal dan Belasan Terluka Usai Penertiban Bendera
Kunjungan Kerja ke Kalsel, DPRD Kalteng Perkuat Fungsi Legislasi dan Pembentukan Perda
Helikopter Mi-17V5 TNI AD Jatuh Saat Misi Water Bombing Karhutla di Seruyan, 1 Prajurit Gugur
Sejarah Kelam Penyadapan Presiden: Jejak Spionase Politik dari Megawati Hingga Prabowo
SP4N-LAPOR! Barsel 2026: Komitmen Pemkab Tingkatkan Transparansi dan Aduan Warga
Dukung Bareskrim Tahan 3 Jenderal, DPR Desak Pembongkaran Aktor Lain Kasus Penyadapan
Pengamanan Ibu Kota Diperketat: 20 Ribu Personel TNI AL Siaga di Tengah Skandal Penyadapan Presiden Prabowo
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 08:49 WIB

Bawa Dokumen Asli ke Persidangan, Jokowi Siap Beberkan Riwayat Pendidikannya di UGM

Kamis, 5 November 2026 - 08:41 WIB

Peringatan Maulid di Pidie Berakhir Tragis: 1 Meninggal dan Belasan Terluka Usai Penertiban Bendera

Rabu, 4 November 2026 - 16:55 WIB

Kunjungan Kerja ke Kalsel, DPRD Kalteng Perkuat Fungsi Legislasi dan Pembentukan Perda

Rabu, 4 November 2026 - 16:49 WIB

Helikopter Mi-17V5 TNI AD Jatuh Saat Misi Water Bombing Karhutla di Seruyan, 1 Prajurit Gugur

Rabu, 4 November 2026 - 12:42 WIB

Sejarah Kelam Penyadapan Presiden: Jejak Spionase Politik dari Megawati Hingga Prabowo

Rabu, 4 November 2026 - 08:26 WIB

SP4N-LAPOR! Barsel 2026: Komitmen Pemkab Tingkatkan Transparansi dan Aduan Warga

Rabu, 4 November 2026 - 06:27 WIB

Dukung Bareskrim Tahan 3 Jenderal, DPR Desak Pembongkaran Aktor Lain Kasus Penyadapan

Rabu, 4 November 2026 - 06:19 WIB

Pengamanan Ibu Kota Diperketat: 20 Ribu Personel TNI AL Siaga di Tengah Skandal Penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terbaru