Anggota DPRD Barut ini Malah Usul Tindak Agen dan Pangkalan Nakal, Baru Terapkan HET

1TULAH.COM, Muara Teweh – Pemerintah daerah Barito Utara, telah mengambil keputusan untuk menerapkan harga eceran tertinggi (HET) terhadap agen dan pangkalan yang menjual elpiji bersubsidi, dengan pengawasan ketat.

Hal itu berdasarkan hasil rapat inflasi pengendalian elpiji, Kamis 09 Februari 2023.

Terkait keputusan itu, Wakil ketua I DPRD Barito Utara, Parmana Setiawan malah mengusulkan, adanya penindakan terhadap agen dan pangkalan yang bermain curang menjual harga elpiji melebihi HET.

“Saat ini yang dibutuhkan seharusnya adalah tindakan tegas dari TIM Terpadu agar menertibkan semua agen, Pangkalan yahng menjual elpiji bersubsidi melebihi HET.

“Kalau perlu di berikan sanksi Denda berlipat lipat seperti daerah banjarmasin sampai diangka Rp350 jt atau di cabutnya izin usaha, bahkan bisa ancaman kurungan,” kata Parmana Setiawan, ketika diminta tanggapannya, terkait keputusan pemerintah daerah atas langka dan melambungnya harga elpiji bersubsidi.

Menurut Politisi Partai Kebangkitan bangsa (PKB) ini, kalau hanay akan menerapkan perberlakuan HET, kenapa baru sekarang dan tidak sejak dari dua tahun lalu.

“Semua mungkin masih ingat, dua tahun lalu DPRD pernah mengelar hearing dengar pendapat masalah elpiji. Kami tetgas saat itu segera meminta semua agen dan pangkalan serta pegadang eceran untuk menerapkan harga HET. Malah sampai kita minta membentuk Tim perpadu penertiban. Tapi sampai sekarang tak ada eksen tim terpadu penertiban itu. Makanya hal ini kembali berulang,” terangnya.

Jadi lanjut Parmana, setelah dilakukan penindakan oleh tim terpadu, dan semua berjalan sesuai dengan harapan. Selanjutnya dilakukan pengawasan ketat di setiap agen dan pangkalan bahkan sampai eceran. Agar selanjutnya bisa berjalan normal.

“Lebih bagus lagi jika kondisi saat ini  Bupati Barito Utara Nadalsyah atau pemerintah daerah memberi subsidi kepada warga miskin di daerah ini,” katanya parmana Setiawan.

Dalam rapat inflasi pengendalian elpiji bersubsidi, yang di pimpin langsung Asisten II Pembangunan dan Perekonomian, Gazali Montalatua, terungkap beragam kendala penyebab langka dan melambungnya harga gas elpiji.

Selain adanya perdagangan gelap, kendala transportasi dari Banjarmasin menuju ke Muara Teweh serta kendala pengiriman liquid dari luar Kalimatan juga mempengaruhi.

“Pengiriman gas ke SPBE kami di Desa Hajak kami menentukan dari pertamina Banjarmasin. Salah satu kendala yang kami ketahui adalah tingginya gelombang laut hingga mengakibatkan pengiriman terhambat,” kata Lasikun, yang mengaku mewakili Pengelola SBPE Seiya Sekata. (*)