Penggalangan Mosi Tidak Percaya Ketua DPRD Kotim, Ketua Fraksi Demokrat: Kita Tidak Ikut-ikutan

1tulah.com, SAMPIT– Polemik reposisi alat kelengkapan dewan (AKD)  di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur makin memanas. Menyusul rencana menggalang mosi tidak percaya akan dilakukan oleh 5 Fraksi Partai Politik kepada Ketua DPRD Kotim, Dra. Rinie Anderson.

Dalam perjalanannya, ternyata tidak semua partai politik mendukung wacana tersebut, salah satunya adalah Partai Demokrat. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kotim, Parimus menegaskan  mosi tidak percaya yang mulai digalangkan lima fraksi itu tidak bisa serta merta menurunkan posisi seseorang dari Ketua DPRD tersebut.

“Tidak semudah itu menurunkan seseorang dari jabatan Ketua DPRD. Saya lihat kalau arahnya sudah ingin menurunkan jabatan seseorang itu sudah tidak elok lagi, dan keputusan ketua DPRD untuk menyurati sekretariat patut diapresiasi ketika urusan internal lembaga sedang kisruh seperti sekarang sehingga perlu keputusan-keputusan guna mengantisipasi persoalan dikemudian hari,” kata Parimus kepada 1tulah.com di Sampit, Kamis (3/3/2022).

Menurut Parimus, seseorang bisa diberhentikan dari Ketua DPRD yakni karena mengundurkan diri, meninggal dunia dan diberhentikan karena tersangkut hukum, pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan penugasan partai politiknya, bukan seperti kekisruhan internal lembaga seperti yang terjadi saat ini.

“Karena Ketua DPRD ini sifatnya adalah penugasan partai bukan dipilih oleh anggota dewan sebagaimana AKD itu. Mau berapa kali di mosi ketika partai yang bersangkutan menyakini kadernya di jalan yang benar maka tidak ada gunanya juga, dan prosesnya juga panjang tidak hanya modal tandatangan begitu saja,” tegas Parimus.

Ia menambahkan kepada seluruh anggota Fraksi Demokrat di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur untuk tidak ikut-ikutan.(Fit).