Bantah Intervensi Kasus Narkoba Anggota DPRD Jatim, Gerindra Ungkap Dugaan Oknum Polisi Minta Rp50 Juta

1TULAH.COM-Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menegaskan bahwa partainya sama sekali tidak melakukan intervensi dalam penanganan kasus narkoba yang menjerat tiga anggota DPRD di Jawa Timur. Penegasan tersebut disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

“Sejak saat OTT sampai saat ini tidak pernah melakukan bentuk komunikasi berupa intervensi apa pun,” tegas Habiburokhman saat memberikan keterangan kepada awak media.

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh Oknum Polisi

Di balik penegasan terkait independensi proses hukum tersebut, Habiburokhman membeberkan fakta mengejutkan. Ia mengaku menerima informasi mengenai adanya dugaan pemerasan atau permintaan sejumlah uang oleh oknum kepolisian kepada para legislator yang tertangkap tersebut.

“Kalau enggak salah Rp50 juta atau berapa begitu kan ya, minta uang. Tentu hal tersebut juga tidak bisa dibenarkan,” ungkap Habiburokhman.

Meski demikian, Habiburokhman belum merinci identitas oknum anggota polisi yang dimaksud, siapa pihak yang ditargetkan dalam dugaan pemerasan tersebut, maupun waktu pasti terjadinya peritiwa itu.

Langkah Tegas Gerindra: Sanksi Pemecatan

Partai Gerindra menunjukkan komitmen kuat terhadap penegakan hukum dan pemberantasan narkoba. Habiburokhman menegaskan bahwa partai menghormati penuh proses hukum yang berjalan dan telah mengambil tindakan administratif tegas terhadap oknum kader yang terlibat.

Sebagai langkah nyata:

• Pemberhentian Kader: Gerindra secara resmi memecat ketiga oknum anggota DPRD tersebut dari keanggotaan partai dan jabatan legislatif.

• Penegakan Kode Etik: Keputusan ini diambil agar proses hukum berjalan objektif tanpa perlindungan politik.

• Sikap Respek pada Hukum: “Kita saling menghormati dan kami tentu tidak akan mengintervensi apa pun,” ujar Habiburokhman.

7 Anggota Satnarkoba Polrestabes Surabaya Dimutasi

Secara terpisah, penanganan internal di tubuh kepolisian juga tengah bergulir. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Luthfie Sulistiawan, mengonfirmasi telah memutasi tujuh personel Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polrestabes Surabaya ke jajaran kepolisian sektor (polsek).

Mutasi massal ini dilakukan akibat adanya indikasi pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam tugas penanganan perkara.

“Mutasi di jajaran Polrestabes Surabaya, dan terkait dengan tujuh anggota Satnarkoba yang memang terkena mutasi, itu memang saat ini diduga ada dugaan pelanggaran terhadap SOP,” terang Kombes Luthfie Sulistiawan.

Kendati demikian, pihak kepolisian belum memberikan rincian resmi apakah dugaan pelanggaran SOP oleh tujuh personel tersebut berhubungan langsung dengan insiden dugaan pemerasan Rp50 juta atau penanganan kasus penangkapan tiga anggota DPRD dari Gerindra. (Sumber:Suara.com)