Pelantikan Kepala BRAN Menuai Kritik: Penunjukan Komjen Dedi Prasetyo Dinilai Bermasalah

1TULAH.COM-Pelantikan Komisaris Jenderal (Komjen) Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) oleh Presiden Prabowo Subianto menuai gelombang kritik tajam. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria menilai penunjukan perwira tinggi Polri aktif tersebut membuktikan kekhawatiran publik sejak awal terhadap keberadaan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria (UU PRA).

Dalam siaran resminya pada Minggu (4/10/2026), Koalisi ngecam keras langkah pemerintah dan menganggap UU PRA disusun secara tergesa-gesa serta melanggar asas transparansi perundang-undangan.

Tiga Sorotan Utama Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi memperingatkan bahwa penunjukan kepemimpinan BRAN saat ini menyimpan sejumlah persoalan mendasar yang berpotensi memperburuk konflik agraria di Indonesia:

1. Ketertutupan Naskah UU dan Regulasi Turunan

Hingga pelantikan berlangsung, DPR dan pemerintah belum membuka naskah resmi UU PRA yang telah disahkan kepada publik. Rujukan yang beredar di masyarakat hanyalah draf tertanggal 19 September 2026. Selain itu, Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi dasar hukum tugas, fungsi, dan struktur organisasi BRAN juga belum pernah dipublikasikan.

“Seseorang dilantik memimpin lembaga yang tugas, wewenang, dan susunan organisasinya belum dapat diperiksa publik. Situasi ini menunjukkan pelantikan didahulukan sebelum kelembagaannya punya dasar yang jelas,” tegas Koalisi.

2. Tabrak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Pelantikan Dedi Prasetyo diduga kuat bertentangan dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tanggal 13 November 2025. Putusan tersebut mempertegas bahwa anggota Polri aktif yang menduduki jabatan sipil di luar kepolisian wajib mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Menempatkan polisi aktif di jabatan sipil dinilai mengabaikan Putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

3. Ancaman Pendekatan Keamanan dan Kriminalisasi

Penempatan perwira polisi memicu kekhawatiran bahwa agenda reforma agraria akan dijalankan melalui operasi penertiban dan pendekatan keamanan. Track record Dedi Prasetyo saat menjabat Kapolda Kalimantan Tengah—terkait penangkapan Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan Effendi Buhing pada 2020—turut dipersoalkan.

Risiko kekerasan ini makin membayang seiring adanya Pasal 58 ayat (1) draf UU PRA yang mengancam pidana penjara 5 tahun bagi siapa saja yang dianggap “menghalangi penyelenggaraan reforma agraria”.

Catatan Konflik Agraria dan Data Kasus

Kekhawatiran Koalisi didasari atas maraknya kasus kriminalisasi terhadap warga kecil yang mempertahankan tanahnya:

• LBH-YLBHI (2025): Menangani 94 kasus konflik agraria yang didominasi pola kekerasan, kriminalisasi, dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat.

• Komnas HAM: Menerima sedikitnya 160 pengaduan terkait tindakan kepolisian dalam konflik agraria selama empat tahun terakhir.

Koalisi menyayangkan pengisian posisi strategis ini dilakukan tanpa proses asesmen terbuka, uji kelayakan, maupun ruang masukan bagi masyarakat terdampak.

4 Tuntutan Mendasar Koalisi Masyarakat Sipil

Guna mencegah eskalasi konflik agraria di tanah air, Koalisi menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah dan DPR:

1. Buka Naskah Resmi: DPR dan Presiden harus segera membuka naskah resmi UU PRA yang telah disahkan beserta Perpres pembentukan BRAN kepada publik.

2. Batalkan Pelantikan: Presiden diminta membatalkan pelantikan Kepala BRAN demi mematuhi Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

3. Gelar Seleksi Terbuka: Pengisian jabatan pimpinan BRAN wajib dilakukan melalui seleksi terbuka yang transparan dengan melibatkan masyarakat adat dan petani.

4. Cabut Pasal Pidana Represif: Menghapus ketentuan pemidanaan dalam UU PRA yang berpotensi mengkriminalisasi warga dan pembela hak atas tanah. (Sumber:Suara.com)