DPRD Kalteng Minta Stabilitas Harga TBS Sawit Dijaga Demi Kesejahteraan Petani

1TULAH.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah (DPRD Kalteng) menegaskan pentingnya konsistensi dalam menjaga stabilitas harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di wilayah Bumi Tambun Bungai. Langkah pengawasan ini sangat krusial agar tren positif kenaikan harga tidak sebatas angka di atas kertas, melainkan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan para petani, terutama kelompok petani swadaya.

Sekretaris Komisi II DPRD Kalteng, Hero Harapanno Mandouw, menyampaikan bahwa tren kenaikan harga TBS yang belakangan terjadi membawa angin segar bagi sektor perkebunan daerah. Kendati demikian, ia mengingatkan agar dinamika pasar yang membaik ini diiringi dengan mitigasi fluktuasi harga yang kerap merugikan posisi tawar petani lokal.

“Kami sangat bersyukur harga TBS mulai naik. Ini tentu menjadi kabar baik bagi petani, khususnya petani lokal dan swadaya. Namun, yang paling krusial saat ini adalah bagaimana menjaga agar harga ini tetap stabil,” ujar Hero Harapanno Mandouw, Rabu (15/7/2026).

Hero menekankan bahwa komoditas kelapa sawit sejauh ini masih menjadi tulang punggung perekonomian ribuan keluarga di berbagai kabupaten/kota se-Kalteng. Oleh karena itu, iklim usaha yang kondusif serta kepastian penetapan harga resmi perlu dikawal secara ketat oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Menurut politisi dari Partai Demokrat Kalteng ini, kepastian dan stabilitas harga TBS memberikan landasan yang kuat bagi petani dalam beberapa hal penting:

• Kepastian Pendapatan dan Pengelolaan Kebun: Stabilitas harga memudahkan petani merencanakan biaya perawatan, pembelian pupuk, dan optimalisasi tata kelola perkebunan secara berkesinambungan.

• Peningkatan Produktivitas: Jaminan harga yang layak mendorong motivasi petani swadaya untuk terus meningkatkan hasil panen dan kualitas TBS sesuai standar pabrik kelapa sawit (PKS).

• Penguatan Ekonomi Keluarga: Dampak langsung dari harga yang terjaga secara konsisten adalah bertambahnya daya beli dan ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat tapak.

Ia juga menyoroti pentingnya fungsi pengawasan di lapangan dalam proses penerapan harga pembelian TBS. Kebijakan penetapan harga yang dikeluarkan oleh dinas terkait harus dipastikan berjalan efektif hingga ke tingkat PKS dan pengepul, tanpa ada potongan atau penetapan harga sepihak yang merugikan petani.

“Manfaatnya harus merata. Jangan sampai kebijakan kenaikan ini hanya manis di atas kertas, tetapi harus benar-benar menyentuh dan dirasakan langsung oleh petani di lapangan. Pengawasan terhadap implementasi harga TBS harus terus diperkuat,” tegas Hero.

DPRD Kalteng berharap adanya transparansi serta tata niaga TBS yang sehat antara PKS, kemitraan koperasi, dan petani independen. Dengan pengawasan terpadu dan regulasi yang ditaati bersama, peningkatan harga TBS diharapkan mampu menjadi penopang utama percepatan kesejahteraan petani sawit di seluruh penjuru Kalimantan Tengah. (Ingkit)