Komisi III DPRD Kalteng: Optimalisasi PAD Jadi Kunci Kemandirian Fiskal dan Pembangunan Berkelanjutan

1TULAH.COM-Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Wengga Febri Dwi Tananda, menegaskan bahwa penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kunci utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah.

Ia mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang ada agar tidak terus-menerus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Menurut Wengga, Pemprov Kalteng perlu melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pengelolaan pendapatan daerah. Pembenahan tersebut meliputi penguatan administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, hingga optimalisasi potensi aset-aset yang dimiliki daerah.

“Optimalisasi PAD tidak cukup hanya dengan menaikkan target penerimaan. Pemerintah juga harus memperkuat administrasi, memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengelola aset daerah secara lebih efektif. Kemandirian fiskal menjadi modal penting agar pembangunan bisa terus berjalan,” ujar Wengga di Palangka Raya, Selasa (07/07/2026).

Memperluas Ruang Fiskal Daerah

Wengga menjelaskan bahwa kemampuan daerah dalam menghimpun PAD akan sangat menentukan besarnya ruang fiskal yang dimiliki. Semakin besar pendapatan mandiri yang dikelola, semakin luas pula fleksibilitas pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program prioritas tanpa terbatas oleh kebijakan dana transfer pusat.

Penguatan PAD ini dinilai akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan pembangunan di Kalimantan Tengah, antara lain:

• Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat.

• Percepatan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pelosok.

• Pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten/kota se-Kalteng.

“Ketika kemampuan fiskal daerah semakin kuat, pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai program-program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Ini penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan merata,” ungkapnya.

Soroti Kualitas Belanja APBD: Bukan Sekadar Penyerapan Anggaran

Selain mendorong peningkatan dari sisi penerimaan, Wengga juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran tidak boleh hanya diukur dari tingginya persentase penyerapan.

Aspek yang jauh lebih krusial adalah bagaimana dampak dan manfaat nyata dari setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan bagi masyarakat Kalteng.

Menurutnya, belanja daerah yang berkualitas harus diarahkan pada sasaran-sasaran strategis, seperti:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi angka pengangguran.

3. Memperbaiki daya saing daerah di tingkat nasional.

4. Memaksimalkan efisiensi pelayanan publik di segala sektor.

“Yang paling penting adalah kualitas belanja daerah. Setiap program yang dibiayai APBD harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja, memperbaiki pelayanan publik, sampai memperkuat daya saing daerah,” tegas Wengga. (Ingkit)