DPRD Kalteng Minta Pemerintah Lindungi Akses Pendidikan dan Kesehatan dari Gejolak Harga Energi

1TULAH.COM-Gejolak dan fluktuasi harga energi global maupun nasional dinilai berpotensi memicu kenaikan biaya hidup di tengah masyarakat. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Faridawaty Darland Atjeh, mengingatkan pemerintah daerah dan pusat untuk memberikan perhatian serius terhadap dampak lanjutan dari kondisi ekonomi tersebut.

Menurut Faridawaty, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah merupakan pihak yang paling rentan merasakan dampak efek domino dari kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok akibat penyesuaian tarif energi.

Ia menilai kenaikan biaya hidup yang terjadi secara berantai dapat mempersulit masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk membiayai pendidikan anak serta mengakses layanan kesehatan yang layak.

“Di tengah fluktuasi harga energi, yang harus menjadi perhatian adalah menjaga kestabilan biaya sekolah dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat kelas bawah agar mereka tidak semakin terbebani,” ujar Faridawaty. Selasa (23/6/2026).

Pendidikan dan Kesehatan Adalah Hak Dasar Masyarakat

Ketua Fraksi NasDem DPRD Kalteng ini menegaskan bahwa pendidikan dan layanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus tetap dijamin kelangsungan aksesnya, terutama saat tekanan ekonomi tengah meningkat.

Oleh karena itu, pemerintah diminta memastikan berbagai program bantuan strategis di sektor pendidikan maupun kesehatan tetap berjalan optimal tanpa hambatan operasional maupun anggaran.

“Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar. Keberlangsungan layanan yang terjangkau menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas hidup masyarakat. Jika kedua sektor ini terdampak oleh meningkatnya biaya hidup, kelompok rentan akan menghadapi tantangan yang semakin berat,” ungkapnya.

Dorong Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial

Ketua DPW Partai NasDem Kalteng ini menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial maupun program perlindungan masyarakat. Pemerintah diminta memvalidasi data penerima agar seluruh bentuk intervensi kebijakan benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.

“Pemerintah harus memastikan seluruh bantuan dan program perlindungan sosial, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan, dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ketepatan sasaran menjadi faktor kunci dalam meredam beban ekonomi warga,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberpihakan kebijakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah munculnya kemiskinan baru akibat gejolak ekonomi.

Perkuat Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Lebih lanjut, Faridawaty mendorong penguatan skema bantuan sosial secara berkelanjutan serta sinergi yang solid antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat.

Koordinasi yang terintegrasi dinilai akan memastikan seluruh program jaminan sosial berjalan efektif di lapangan dan memberikan manfaat nyata bagi warga.

Ia berharap pemerintah terus aktif memantau dinamika perkembangan kondisi ekonomi dan responsif mengambil langkah taktis. Dengan demikian, hak-hak dasar masyarakat Kalteng tetap terpenuhi secara adil di tengah tantangan fluktuasi harga energi. (Ingkit)