Angka Kemiskinan Turun tapi Biaya Hidup Melonjak, Mengapa Ekonomi Terasa Makin Sulit?

1TULAH.COM-Pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali mencatatkan hasil yang positif pada triwulan II-2026 dengan tumbuh sebesar 5,29%. Di saat bersamaan, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin berkurang 430 ribu orang menjadi 22,93 juta jiwa atau setara 8,07% dari total populasi.

Namun, di balik sederet indikator makro yang mengilap tersebut, muncul pertanyaan besar di tengah publik: Mengapa banyak masyarakat justru merasa kondisi ekonomi belum benar-benar membaik?

Para ahli ekonomi menilai jawabannya tidak sesederhana melihat angka pertumbuhan PDB atau penurunan angka kemiskinan belaka. Terdapat tiga tantangan struktural yang kini membayangi perekonomian nasional, yaitu: ketimpangan pendapatan yang melebar, kenaikan biaya hidup, dan tekanan berat pada kelas menengah.

1. Ketimpangan Pendapatan Melebar: Rasio Gini Naik Jadi 0,368

Salah satu alasan utama mengapa pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata adalah melebarnya jurang kaya-miskin. BPS mencatat Rasio Gini (Gini Ratio) Indonesia naik menjadi 0,368.

Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, menegaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan umum jika hasilnya hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

“Yang terpenting bukan hanya pertumbuhan ekonomi tinggi, melainkan juga distribusi pendapatan yang lebih merata agar bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” ujar Esther.

2. Siapa yang Sebenarnya Menikmati Pertumbuhan Ekonomi?

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menilai mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi saat ini masih didominasi oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi.

Berdasarkan data distribusi konsumsi nasional:

• 20% kelompok teratas: Menyumbang sekitar 45% dari total konsumsi nasional.

• 40% kelompok terbawah: Hanya berkontribusi sekitar 17% dari konsumsi.

Kondisi ketimpangan ini menjelaskan alasan mengapa pusat perbelanjaan mewah, restoran ternama, dan sektor jasa penerbangan terlihat selalu ramai, sementara di saat yang sama mayoritas masyarakat mengeluhkan daya beli yang terus melemah. Faisal menyebut sekitar 80% masyarakat belum benar-benar menikmati laju pertumbuhan ekonomi.

3. Kemiskinan Turun, Tapi Standard Biaya Hidup Naik

Faktor lain yang membuat masyarakat tetap merasa berat adalah penyesuaian Garis Kemiskinan. BPS menaikkan standar Garis Kemiskinan sebesar 4,33% menjadi Rp669.235 per kapita per bulan (naik dari Rp641.443 pada September 2025).

Simulasi Biaya Hidup Minimum:

Dengan standar terbaru ini, satu keluarga yang beranggotakan empat orang membutuhkan minimal Rp2,67 juta per bulan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar paling pokok (makanan dan nonmakanan).

Akibat kenaikan biaya kebutuhan pokok ini, kelompok masyarakat yang sebelumnya berada sedikit di atas garis kemiskinan kini menjadi sangat rentan jatuh miskin apabila pendapatan harian mereka tidak ikut meningkat.

4. Kelas Menengah Makin Terjepit

Direktur CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai kelompok yang paling tertekan dalam dinamika ekonomi saat ini adalah kelas menengah. Kelompok ini menghadapi tiga tekanan serentak (triple squeeze):

1. Biaya hidup dan inflasi yang meningkat.

2. Ketersediaan lapangan kerja formal yang semakin menyempit.

3. Tidak terjangkau bantuan sosial (bansos) yang dialokasikan khusus untuk kelompok miskin ekstrem.

Di sisi lain, kelompok berpendapatan tinggi memperoleh berbagai insentif investasi yang mempercepat akumulasi kekayaan. Dampaknya, sebagian masyarakat kelas menengah perlahan meluncur turun menjadi kelompok rentan miskin.

Fakta Penurunan Kemiskinan di Indonesia

Meskipun diwarnai tantangan ketimpangan, penurunan angka kemiskinan tetap merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Beberapa catatan penting BPS antara lain:

• Jumlah Penduduk Miskin: Turun menjadi 22,93 juta orang (8,07%).

• Sebaran Wilayah: Penurunan terjadi di hampir seluruh pulau, dengan Pulau Jawa mencatat penurunan terbesar (meski masih menampung 12,02 juta jiwa atau >50% total penduduk miskin nasional).

• Ketimpangan Desa-Kota: Tingkat kemiskinan di perdesaan masih tinggi sebesar 10,67%, berbanding 6,34% di wilayah perkotaan.

Respon dan Langkah Pemerintah

Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya menekan ketimpangan melalui penciptaan lapangan kerja, program pelatihan vokasi, serta skema magang kerja.

Pemerintah juga melanjutkan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja berpenghasilan hingga Rp10 juta per bulan untuk menjaga daya beli kelas pekerja.

Solusi Strategis Menurut Ekonom

Para ekonom menyarankan agar strategi pemerintah bergeser dari sekadar bantuan sosial jangka pendek menuju pembangunan kapasitas dan pemerataan ekonomi:

• Rekomendasi INDEF: Fokus pada pembukaan lapangan kerja manufaktur, peningkatan kualitas pendidikan vokasi, serta pemberdayaan ekonomi daerah.

• Rekomendasi CELIOS: Memperluas jaring pengaman sosial hingga mencakup kelas menengah rentan, menjaga stabilitas harga pangan pokok, dan mempercepat reindustrialisasi sektor pengolahan. (Sumber:Suara.com)