Ketergantungan Dana Pusat Tinggi, Fraksi NasDem DPRD Kalteng Desak Peningkatan PAD dan Kemandirian Fiskal

1TULAH.COM-Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah yang masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat menuai sorotan. Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta pemerintah daerah (Pemda) segera mengambil langkah konkret untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memangkas ketergantungan fiskal tersebut.

Juru Bicara Fraksi Partai NasDem DPRD Kalteng, Bryan Iskandar, mengapresiasi realisasi PAD Kalteng yang sebenarnya sudah menunjukkan capaian yang baik. Kendati demikian, ia menggarisbawahi bahwa postur pendapatan daerah saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian finansial yang kokoh.

“Kami mencatat postur pendapatan daerah masih ditopang oleh pendapatan transfer,” ujar Bryan saat menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Jumat (26/6/2026).

Risiko Ketergantungan Dana Transfer Pusat

Menurut Bryan, ketergantungan yang terlampau tinggi pada dana transfer pusat menempatkan ruang fiskal Kalimantan Tengah dalam posisi yang rentan. Fleksibilitas anggaran daerah menjadi sangat dipengaruhi oleh dinamika dan arah kebijakan fiskal di tingkat nasional.

Jika sewaktu-waktu terjadi perubahan alokasi atau rasionalisasi anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dipastikan akan menghadapi tantangan berat. Dampak terburuknya adalah terganggunya kesinambungan pembiayaan berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang telah direncanakan untuk masyarakat Kalteng.

Oleh karena itu, penguatan kemandirian fiskal dinilai mendesak agar Pemda memiliki keleluasaan penuh dalam mengeksekusi program-program prioritas tanpa bayang-bayang fluktuasi kebijakan pusat.

Tiga Strategi Dorong PAD: Pajak, Digitalisasi, dan BUMD

Sebagai solusi jangka panjang, Fraksi Partai NasDem menyarankan agar Pemerintah Provinsi Kalteng segera menyusun road map atau peta jalan yang terukur guna meningkatkan kemandirian fiskal secara bertahap.

Ada tiga poin utama yang didorong oleh Fraksi NasDem untuk mengoptimalkan sumber-sumber PAD di Bumi Tambun Bungai:

• Intensifikasi Pajak Daerah: Melakukan pemetaan ulang objek pajak potensial dan menekan tingkat kebocoran penerimaan.

• Digitalisasi Retribusi: Mengintegrasikan sistem pembayaran berbasis digital pada sektor-sektor retribusi daerah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

• Optimalisasi BUMD: Memacu kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi dividen yang lebih signifikan terhadap kas daerah.

Bryan menegaskan, potensi ekonomi dan kekayaan alam yang dimiliki Kalimantan Tengah sangat melimpah dan masih terbuka lebar untuk digali secara optimal.

“Yang kami dorong bukan sekadar mengejar angka PAD, tetapi membangun sistem yang membuat daerah semakin mandiri dalam membiayai pembangunan. Potensi itu ada dan harus dimaksimalkan melalui perencanaan yang terarah,” tegas legislator muda tersebut.

Fokus Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Fraksi Partai NasDem berharap jajaran eksekutif memberikan perhatian serius terhadap rekomendasi ini selama proses pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan.

DPRD Kalteng akan terus mengawal agar pemerintah daerah segera merumuskan kebijakan strategis pasca-sidang paripurna ini. Dengan fondasi keuangan daerah yang kokoh berkat sokongan PAD yang kuat, jalannya pembangunan di Kalimantan Tengah diharapkan dapat berjalan lebih stabil, mandiri, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat luas. (Ingkit)