Kerugian PAD Miliaran Rupiah! DPRD Kalteng Desak Pemerintah Pusat Percepat Operasional Pelabuhan Batanjung

1TULAH.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah strategis dan memperkuat lobi di tingkat pusat. Langkah ini dinilai sangat krusial demi mempercepat operasional Pelabuhan Batanjung.

Desakan ini muncul karena lambatnya pengoperasian pelabuhan membuat Kalteng terus kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bernilai fantastis. Selama puluhan tahun, keuntungan ekonomi dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) bumi Tambun Bungai justru dinikmati oleh provinsi tetangga.

Hasil Bumi Kalteng Dinikmati Provinsi Tetangga

Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, menegaskan bahwa wacana optimalisasi Pelabuhan Batanjung sebenarnya sudah lama digaungkan. Namun hingga kini, hasil bumi andalan Kalteng seperti batu bara dan kayu terpaksa harus diekspor melalui pelabuhan-pelabuhan yang berada di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel).

“Penghasilan kita dari sumber daya alam banyak didapatkan oleh daerah tetangga. Sementara kita tidak menikmatinya secara langsung,” ujar Muhajirin dalam keterangan resminya, Selasa (2/6/2026).

Mantan Wakil Bupati Kapuas ini menjelaskan, dari segi teknis kelayakan jalur air, wilayah ini sebenarnya tidak memiliki kendala. Berdasarkan penelitian mendalam yang sudah dilakukan sejak lama, kedalaman Sungai Kapuas yang ditembus melalui jalur Marabahan dinilai sangat layak dan aman untuk dilintasi tongkang besar bermuatan hasil tambang menuju Pelabuhan Batanjung.

Progres Infrastruktur Jalan Akses Pelabuhan

Untuk mendukung konektivitas darat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng sebenarnya telah bergerak membuka badan jalan. Berikut adalah rincian progres pembangunan infrastruktur jalan menuju Pelabuhan Batanjung saat ini:

• Total Rencana Panjang Jalan: 57 kilometer.

• Progres Fisik Saat Ini: Sepanjang 21 kilometer telah berhasil dikerjakan.

• Status Lahan: Sebagian besar lahan pada jalur perencanaan sudah berhasil dibebaskan.

Meskipun progres darat terus berjalan, Muhajirin mengingatkan bahwa penyelesaian total proyek raksasa ini tetap membutuhkan intervensi dan dukungan anggaran penuh dari APBN.

“Ini kan dilematis, pelabuhan harus siap, jalan pun harus siap secara bersamaan untuk akses angkut barang. Karena itu, sangat dibutuhkan dukungan simultan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian PUPR,” tegasnya.

Tantangan Berat: Butuh Ahli Strategi Lobi Pusat

Lebih jauh, Muhajirin memetakan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan lagi soal teknis di lapangan, melainkan strategi lobi kebijakan anggaran di tingkat pusat. Memindahkan jalur logistik yang sudah mapan selama puluhan tahun dipastikan akan mendapat tantangan dari pihak luar yang selama ini diuntungkan.

“Meyakinkan pemerintah pusat itu butuh ahli pengatur strategi. Tidak mudah mengubah jalur ini karena pihak lain yang sudah biasa menikmati hasil bumi kita tidak akan serta-merta melepasnya,” tutur Muhajirin secara blak-blakan.

Ia menyadari ada benturan kepentingan ekonomi regional yang kuat dalam distribusi logistik komoditas ini. Kendati demikian, keadilan ekonomi untuk masyarakat Kalimantan Tengah harus tetap diperjuangkan secara elegan.

“Harus ada win-win solution. Sebagai bagian dari NKRI, kita harus melihat di mana letak keadilannya. Masa kita yang punya sumber daya, tapi kita tidak dapat hasilnya,” pungkasnya. (Ingkit)