Diduga Hina Program MBG dan Terima Suap, Dua ASN Kementerian PU di Luar Negeri Dipulangkan

1TULAH.COM-Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengambil langkah tegas terhadap pegawainya yang melanggar aturan. Menteri PU, Dody Hanggodo, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah memanggil pulang dua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang menjalani tugas belajar di luar negeri. Kedua ASN tersebut dipulangkan karena diduga terlibat dalam kasus suap dan pelanggaran kode etik berat.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri PU Dody Hanggodo saat berada di Wonosobo pada Jumat (15/5/2026). Langkah disiplin ini diambil demi menjaga integritas institusi dan marwah ASN sebagai pelayan publik.

Kronologi Pemulangan: Kasus Suap di Jepang dan Pelanggaran Etik di London

Menteri PU Dody Hanggodo memaparkan bahwa kedua ASN yang sedang menempuh studi di luar negeri tersebut tersandung dua kasus yang berbeda.

• ASN di Jepang: Dipanggil pulang karena diduga kuat terlibat dalam pusaran kasus suap.

• ASN di London (Inggris): Dipanggil pulang akibat pelanggaran etik berat, setelah diduga melakukan penghinaan terhadap program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial atau ruang publik.

Menurut Dody, tindakan mengecam atau menghina program strategis pemerintah yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat tidak dapat dibenarkan, terlebih dilakukan oleh seorang abdi negara.

“ASN itu ada kode etiknya. ASN itu dikasih makan oleh masyarakat. Masyarakat itu berbagai macam kategori, ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Kalau ada perilaku seperti itu, saya pikir akan melukai hati masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah,” tegas Dody Hanggodo seperti dilansir dari Antara.

Ingatkan Status ASN: Digaji dari Pajak Rakyat

Lebih lanjut, Menteri PU mengingatkan esensi utama dari seorang Aparatur Sipil Negara. Ia menyoroti bahwa seluruh fasilitas, gaji, hingga biaya beasiswa tugas belajar yang dinikmati oleh kedua ASN tersebut murni berasal dari kontribusi masyarakat melalui pajak negara.

Oleh karena itu, mencederai kepercayaan publik dengan melakukan tindakan koruptif (suap) maupun bersikap arogan di media sosial merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Setiap pegawai yang memutuskan bergabung menjadi ASN wajib hukumnya menaati Peraturan Pemerintah (PP) yang mengikat mereka.

Respons Tegas: BPSDM Kementerian PU Kumpulkan Seluruh Penerima Beasiswa

Mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali, Menteri PU langsung menginstruksikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PU, Bisma, untuk melakukan tindakan preventif.

Menteri PU meminta agar seluruh ASN Kementerian PU yang saat ini sedang menempuh beasiswa dikumpulkan secara daring untuk diberikan pengarahan khusus terkait tata krama, etika, dan aturan disiplin.

“Saya minta kepada Kepala SDM Pak Bisma untuk men-zoom seluruh penerima beasiswa dari Kementerian PU supaya perilakunya diatur. ASN itu diatur oleh PP (Peraturan Pemerintah). Tolong jangan sampai kita sebagai ASN lupa bahwa sebetulnya kita ini pelayan masyarakat,” pungkasnya. (Sumber:Suara.com)