Perkuat Pengawasan! Komisi I dan II DPRD Kalteng Evaluasi LKPj APBD 2025

1TULAH.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah terus memperketat fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya rapat kerja gabungan lintas sektor antara Komisi I dan Komisi II DPRD Kalteng di Ruang Rapat Gabungan, Selasa (28/4/2026).

Rapat krusial ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, dengan didampingi oleh Ketua Komisi II, Siti Nafsiah. Fokus utama pertemuan ini adalah membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025.

Evaluasi Mendalam Program Strategis Daerah

Agenda evaluasi LKPj ini bukan sekadar rutinitas administratif. DPRD Kalteng menghadirkan sejumlah perangkat daerah teknis untuk memberikan penjelasan mendalam terkait capaian program strategis yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025.

Ketua Komisi I, Muhajirin, menegaskan bahwa LKPj merupakan instrumen vital untuk mengukur sejauh mana efektivitas kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam merealisasikan anggaran.

“Kami ingin memastikan setiap program tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Evaluasi ini menjadi tolok ukur apakah perencanaan yang dibuat sudah sejalan dengan realita di lapangan,” ujar Muhajirin.

Fokus pada Efektivitas Lapangan dan Kesejahteraan

Dalam pembahasan tersebut, DPRD Kalteng memberikan catatan khusus bahwa pengawasan harus menyentuh aspek implementasi, bukan hanya kelengkapan dokumen. Ada tiga poin utama yang menjadi sorotan legislator:

1. Pelayanan Publik: Memastikan birokrasi berjalan efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga.

2. Infrastruktur: Menilai kualitas dan ketepatan waktu pembangunan fisik di berbagai wilayah Kalimantan Tengah.

3. Kesejahteraan Masyarakat: Melihat dampak nyata program terhadap penurunan angka kemiskinan dan peningkatan ekonomi lokal.

Siti Nafsiah selaku Ketua Komisi II juga menambahkan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan hanya bisa dicapai jika kedua lembaga ini memiliki visi yang sama dalam mengevaluasi kekurangan di masa lalu.

Rekomendasi Strategis untuk Masa Depan Kalteng

Hasil dari rapat gabungan ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis. Dokumen ini akan menjadi acuan bagi Pemprov Kalteng dalam menyusun atau memperbaiki program pembangunan di tahun-tahun mendatang.

DPRD Kalteng berharap, melalui transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, kualitas pembangunan di Bumi Tambun Bungai akan terus meningkat. Targetnya jelas: setiap rupiah dari APBD harus memberikan dampak positif yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Tengah. (Ingkit)