Rekor OTT 2026! Bupati Tulungagung Jadi Kepala Daerah Ke-10 yang Terjaring KPK

1TULAH.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan gebrakan melalui operasi senyap. Kali ini, tim penindak lembaga antirasuah tersebut menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada Jumat (10/4/2026).

Dalam operasi tersebut, KPK mengonfirmasi telah mengamankan belasan orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo Diamankan

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan tangkap tangan tersebut. Dari total 16 orang yang terjaring, salah satu pihak utama yang diamankan adalah orang nomor satu di Kabupaten Tulungagung.

“Tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya Bupati Tulungagung (Gatut Sunu Wibowo),” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (10/4/2026).

Meskipun telah mengonfirmasi penangkapan Gatut Sunu Wibowo, pihak KPK masih menutup rapat identitas 15 orang lainnya yang turut dibawa oleh tim penyidik. Budi menjelaskan bahwa saat ini tim KPK masih bekerja di lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan.

“Saat ini tim masih berada di lapangan. Kami berjanji akan menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai detail perkara ini segera setelah pemeriksaan awal selesai,” tambahnya.

OTT Kesepuluh di Tahun 2026

Penangkapan di Tulungagung ini menambah panjang daftar operasi senyap yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Tercatat, ini merupakan OTT kesepuluh yang digelar KPK hanya dalam waktu kurang dari empat bulan.

Berikut adalah rekam jejak OTT KPK yang menghebohkan publik sepanjang tahun 2026:

1. Pajak Kemenkeu: Kasus dugaan korupsi pemeriksaan pajak di Ditjen Pajak (periode 2021-2026).

2. Wali Kota Madiun: OTT Wali Kota Madiun, Maidi, terkait pemerasan modus fee proyek dan dana CSR.

3. Bupati Pati: Penangkapan Bupati Pati, Sudewo, dalam kasus dugaan pemerasan calon perangkat desa.

4. KPP Banjarmasin: Kasus dugaan korupsi terkait restitusi pajak di Kalimantan Selatan.

5. Bea Cukai: OTT terkait dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.

6. PN Depok: Penangkapan Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta, dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, terkait suap sengketa lahan.

7. Bupati Pekalongan: Penangkapan Fadia Arafiq terkait pengadaan jasa outsourcing.

8. Bupati Rejang Lebong: Penangkapan Muhammad Fikri Thobar terkait kasus ijon proyek.

9. Bupati Cilacap: Kasus pemerasan dengan modus pengumpulan THR Lebaran yang menjerat Bupati Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Cilacap.

10. Bupati Tulungagung: Kasus terbaru yang melibatkan Gatut Sunu Wibowo (10 April 2026).

Prosedur Hukum Selanjutnya

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan tersebut.

Masyarakat kini menunggu keterangan resmi mengenai konstruksi perkara, pasal yang disangkakan, serta barang bukti uang atau dokumen yang berhasil disita dalam operasi di Tulungagung tersebut.

Kasus ini kembali menjadi peringatan keras bagi para kepala daerah untuk tetap menjaga integritas, terutama di tengah pengawasan ketat yang dilakukan oleh lembaga antirasuah terhadap tata kelola pemerintahan daerah. (Sumber:Suara.com)