Potret Ketimpangan Hakim Ad Hoc: Di Balik Aksi Walkout Hakim M dan Tuntutan Kesejahteraan

1TULAH.COM-Panggung peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Kalimantan Timur, mendadak jadi pusat perhatian nasional.

Hal ini menyusul tindakan drastis seorang hakim ad hoc tindak pidana korupsi berinisial M, yang melakukan aksi walkout atau keluar dari ruang sidang saat persidangan sedang berjalan pada Kamis (8/1/2026) lalu.

Aksi yang dianggap mencoreng wibawa persidangan tersebut kini memasuki babak baru. Komisi Yudisial (KY) secara resmi turun tangan dengan melakukan pemeriksaan intensif terhadap Hakim M pada Rabu (21/1/2026).

Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Pemeriksaan yang berlangsung tertutup tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan. Fokus utama investigasi ini adalah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Tindakan walkout Hakim M diduga kuat berkaitan dengan seruan mogok sidang nasional oleh para hakim ad hoc. Namun, dari sudut pandang etik, aksi tersebut dinilai berpotensi merugikan masyarakat pencari keadilan karena menghambat proses peradilan.

“Hakim M diduga melanggar KEPPH karena walkout saat sidang sehingga mengganggu pelayanan terhadap pencari keadilan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengklarifikasi dan menggali informasi lebih lanjut,” tegas Abhan dalam keterangan resminya.

Prosedur Sanksi dan Nasib Karier Hakim M

KY menegaskan bahwa sebelum memanggil Hakim M, pihaknya telah mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi di PN Samarinda. Hasil pemeriksaan ini akan menjadi penentu masa depan karier Hakim M sebagai “wakil Tuhan” di meja hijau.

Langkah selanjutnya dalam proses ini meliputi:

• Sidang Pleno KY: Menentukan apakah bukti-bukti menunjukkan adanya pelanggaran KEPPH.

• Rekomendasi ke Mahkamah Agung (MA): Jika terbukti bersalah, KY akan mengajukan usulan sanksi kepada MA.

• Pemulihan Nama Baik: Sebaliknya, jika tidak terbukti melakukan pelanggaran, KY berkomitmen untuk membersihkan nama baik hakim yang bersangkutan.

Akar Masalah: Ketimpangan Kesejahteraan Hakim Ad Hoc

Aksi nekat Hakim M tidak terjadi di ruang hampa. Peristiwa ini merupakan puncak dari kegelisahan mendalam para hakim ad hoc di seluruh Indonesia. Pemicu utamanya adalah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2025.

Kebijakan tersebut menuai protes keras karena hanya mengatur kenaikan tunjangan bagi hakim karier, sementara nasib dan kesejahteraan hakim ad hoc seolah terabaikan.

Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc (FSHA) Indonesia mengungkapkan fakta pahit bahwa hak keuangan mereka tidak mengalami perubahan signifikan selama 13 tahun terakhir.

KY Sebagai Pengawas Sekaligus Pejuang Kesejahteraan

Menanggapi gejolak ini, KY menjalankan peran ganda. Di satu sisi, KY bertindak tegas terhadap pelanggaran etik, namun di sisi lain, KY menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak hakim.

Juru Bicara KY, Anita Kadir, menegaskan bahwa kesejahteraan adalah fondasi utama bagi integritas seorang hakim. Tanpa kesejahteraan yang layak, independensi peradilan terancam rapuh.

“Kesejahteraan merupakan pilar utama untuk menjaga independensi dan integritas peradilan. Oleh karena itu, KY terus mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan hakim yang berkeadilan,” pungkas Anita.

Kasus Hakim M di Samarinda kini menjadi simbol perjuangan sekaligus ujian bagi integritas hukum di Indonesia.

Publik kini menanti hasil pleno KY: apakah tindakan tersebut akan dinilai sebagai pelanggaran berat, atau justru dianggap sebagai bentuk protes sah atas ketidakadilan sistemik. (Sumber:Suara.com)