Deforestasi Global Naik Drastis: Indonesia Gagal Pertahankan Citra Hijau, Hutan Jadi Korban ‘Energi Hijau’

1TULAH.COM-Laju kehilangan hutan atau deforestasi global kembali menunjukkan tren mengkhawatirkan setelah sempat melambat. Laporan terbaru Forest Declaration Assessment (FDA) yang dirilis pada 13 Oktober 2025 secara tegas menyatakan bahwa dunia, termasuk Indonesia, telah gagal menahan laju deforestasi sesuai target.

Indonesia, yang selama periode 2017–2021 sempat menjadi model keberhasilan dalam pengendalian deforestasi berkat kebijakan moratorium sawit dan penegakan hukum, kini menghadapi paradoks besar.

Di mata internasional, Indonesia masih dipandang sebagai pionir perlindungan hutan, namun di dalam negeri, kebijakan baru pemerintah justru membuka ruang lebar bagi eksploitasi hutan atas nama pembangunan dan investasi.

Paradoks Kebijakan: Citra Hijau vs Eksploitasi Ekonomi

Juru Kampanye Yayasan Auriga Nusantara, Hilman Afif, menyoroti adanya kontradiksi dalam arah kebijakan nasional. “Pemerintah terlihat berusaha menjaga citra hijau di luar negeri, tetapi di dalam negeri arah kebijakannya justru berlawanan,” tegas Hilman.

Penurunan deforestasi yang pernah dicapai perlahan terkikis oleh melemahnya komitmen politik dan lahirnya kebijakan yang memperlonggar izin pembukaan hutan. Orientasi kini bergeser tajam dari perlindungan lingkungan menuju eksploitasi ekonomi jangka pendek, terutama melalui:

• Program Food and Energy Sovereignty Plan
• Pelonggaran Izin Tambang

Pergeseran ini mengindikasikan bahwa target ambisius FOLU Net Sink 2030 yang bertujuan mencapai nol deforestasi pada tahun tersebut, dikhawatirkan hanya akan menjadi slogan tanpa tindakan nyata untuk menjaga sisa hutan alam.

Ancaman di Pulau Kecil dan ‘Energi Hijau’ Berdarah

Deforestasi tidak hanya terpusat pada sektor perkebunan. Laporan FDA mencatat bahwa pertanian permanen masih menjadi penyumbang terbesar deforestasi global, mencapai 86 persen. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam perluasan ekspansi sawit, hutan tanaman industri, dan proyek hutan energi.

Selain itu, program transisi energi dunia justru menciptakan paradoks yang mahal. Permintaan global terhadap nikel sebagai bahan baku utama kendaraan listrik dan baterai, alih-alih menyelamatkan bumi, justru membuka luka baru di kawasan timur Indonesia.

Ketua Yayasan Auriga Nusantara, Timer Manurung, menegaskan bahwa akar masalah deforestasi jauh lebih dalam. “Deforestasi bukan hanya akibat lemahnya tata kelola, tetapi juga hasil dari sistem ekonomi dan politik yang menjadikan hutan korban permanen ambisi global dan domestik,” ujar Timer.

Ancaman di Kawasan Pesisir dan Raja Ampat

Meskipun pencabutan empat izin tambang di Raja Ampat pada tahun 2025 sempat dipuji sebagai langkah progresif, hal ini dinilai belum memadai. Ancaman terhadap ekosistem pesisir masih besar.

• Lebih dari 380 izin pertambangan aktif
• Mencakup ratusan pulau kecil
• Total luas lebih dari 900 ribu hektare

Ancaman ini menunjukkan bahwa komitmen nyata terhadap perlindungan lingkungan sering kali terhalang oleh kepentingan eksploitasi.

Tuntutan Komitmen Nyata Perlindungan Hutan

Pemerintah Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Pilihan terletak pada mempertahankan citra “hijau” di forum internasional semata, atau benar-benar mengambil langkah tegas untuk menegakkan perlindungan terhadap hutan, keanekaragaman hayati, dan masyarakat adat yang menggantungkan hidup dari ekosistem tersebut.

Komitmen hijau yang dibangun di atas kehancuran hutan tropis tidak akan menjadi solusi iklim global, melainkan pengkhianatan terhadap masa depan bumi. Upaya mencapai FOLU Net Sink 2030 harus didukung dengan kebijakan domestik yang selaras, bukan malah memfasilitasi kerusakan atas nama pembangunan ekonomi. (Sumber:Suara.com)