Pentingnya RUU Perlindungan Adat, Ketua DPD RI Buka Suara di Peresmian Tugu Keadilan Ekologis

1TULAH.COM-Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, meresmikan Tugu Keadilan Ekologis di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (20/9/2025).

Acara ini menjadi puncak dari Pekan Raya Lingkungan Hidup ke-14 yang diselenggarakan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 800 aktivis lingkungan dari berbagai penjuru Indonesia, serta perwakilan dari sejumlah negara.

Peresmian tugu ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Sultan B Najamudin, bersama dengan tokoh-tokoh penting daerah dan nasional. Turut hadir dalam acara ini adalah tiga anggota DPD RI dari NTT, yaitu Abraham Paul Liyanto, Hilda Manafe, dan Angelius Wake Kako, serta Ustaz Zuhri M Zyasali. Acara ini juga dihadiri oleh para kepala daerah dari Sumba dan sekitarnya, menunjukkan komitmen bersama terhadap isu lingkungan.

Tugu Keadilan Ekologis: Simbol Perjuangan Martabat Bangsa

Dalam sambutannya yang bertajuk ‘For the Earth, For the Future’, Sultan B Najamudin menegaskan bahwa tugu ini bukan sekadar monumen, melainkan simbol perjuangan martabat bangsa. Ia menekankan bahwa keadilan ekologis mencakup hak dasar alam untuk hidup.

“Keadilan ekologis menyangkut hak sungai untuk mengalir tanpa racun, hak hutan untuk tumbuh tanpa dibakar, serta hak setiap makhluk untuk hidup dalam keseimbangan yang adil,” ujarnya.

Sultan juga menyoroti pentingnya dua Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang digodok, yaitu Pengelolaan Perubahan Iklim dan Perlindungan Masyarakat Adat. Kedua RUU ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat dalam menghadapi krisis iklim dan menjaga ruang hidup serta kearifan lokal masyarakat adat.

Sinergi dengan Visi Lingkungan Presiden Prabowo

Agenda ini sejalan dengan Asta Cita ke-8 Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. Visi ini mencakup pembangunan yang ramah lingkungan, mendorong ekonomi hijau, dan menjaga keanekaragaman hayati. Sultan menegaskan bahwa perjuangan ekologis harus melibatkan seluruh elemen, baik negara, rakyat, maupun masyarakat sipil.

“Demokrasi kita harus menjadi green democracy: mendengarkan suara rakyat sekaligus suara alam yang harus dijaga,” tegasnya.

Acara ini berlangsung meriah dengan karnaval budaya dari empat kabupaten di Pulau Sumba yang diikuti oleh ribuan warga. Para penunggang kuda Sandelwood berbusana kain adat turut meramaikan parade, disusul dengan penanaman pohon cendana bersama Sultan dan tokoh masyarakat sebagai simbol pelestarian flora endemik.

Menjadikan 20 September Pengingat Nasional

Sultan B Najamudin menegaskan bahwa 20 September harus menjadi pengingat bagi bangsa Indonesia bahwa bumi adalah titipan yang harus diwariskan dalam keadaan yang lebih baik. Ia mengajak agar perjuangan ekologis tidak hanya berhenti pada seremoni, tetapi menjadi sebuah gerakan nasional.

“Sumba adil bagi alam, alam adil bagi manusia. Di situlah letak keadilan sejati,” kata Sultan, mengakhiri pesannya dengan kalimat yang penuh makna.

Sebelum acara puncak, Sultan juga sempat berdialog hangat dengan masyarakat Sumba, mengunjungi rumah adat, berinteraksi dengan ibu-ibu penenun, dan membagikan buku untuk anak-anak sekolah, menunjukkan komitmennya yang mendalam terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan. (Sumber:Suara.com)