KUPA-PPAS 2025 Disusun untuk Perkuat Visi Pembangunan Daerah

1tulah.com, Puruk Cahu – Juru bicara Badan Anggaran DPRD Murung Raya, Ahmad Maulana, menyampaikan bahwa Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan dinamika daerah sekaligus mempertajam arah pembangunan agar sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah.

“KUPA-PPAS ini bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan instrumen penting untuk mendukung terwujudnya rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang daerah,” kata Maulana.

Menurutnya, penyusunan KUPA-PPAS 2025 juga bertujuan menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan asli daerah, serta mengoptimalkan alokasi anggaran demi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini didasarkan pada dinamika perkembangan pelaksanaan APBD murni 2025 serta kebutuhan penyesuaian belanja maupun pembiayaan kegiatan pembangunan.

Maulana menjelaskan, pembahasan KUPA-PPAS anggaran 2025 telah dilaksanakan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada 20–22 Agustus 2025, sesuai jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah. “Dalam pembahasan disepakati bahwa kebijakan umum pendapatan tahun 2025 diambil langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan daerah pada tingkat maksimal guna membiayai belanja makro ekonomi, dengan mempertimbangkan realisasi PAD tahun sebelumnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, koreksi dalam penyusunan KUPA-PPAS dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kondisi daerah serta aspirasi masyarakat, yang tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dari sisi keuangan, Maulana memaparkan bahwa pendapatan daerah mengalami perubahan dari Rp2,5 triliun menjadi Rp2,4 triliun atau berkurang sebesar Rp99,6 miliar. Sementara belanja daerah meningkat dari Rp2,5 triliun menjadi Rp2,8 triliun, bertambah sebesar Rp228,9 miliar. Adapun penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) juga berubah, dari Rp12,9 miliar menjadi Rp504,1 miliar.

“Adanya selisih antara proyeksi pendapatan dan rencana belanja mengakibatkan timbulnya defisit anggaran. Defisit itu ditutupi melalui pembiayaan netto yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran berkenaan sebesar Rp491,1 miliar,” tutup Maulana. (Sur)