Prabowo: Aksi Massa Mengarah ke Makar dan Terorisme, TNI-Polri Siap Bertindak Tegas

1TULAH.COM-Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras yang mengguncang panggung politik nasional. Di tengah gelombang aksi massa yang terus bergulir, Prabowo menyebut adanya indikasi tindakan di luar hukum yang tidak hanya anarkis, tetapi juga mengarah pada upaya makar dan terorisme.

Pernyataan serius ini disampaikan langsung dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025). Keseriusan pemerintah dalam menyikapi situasi keamanan ini dipertegas dengan kehadiran jajaran elite politik paling berpengaruh di Indonesia.

Terlihat mendampingi Prabowo antara lain Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, serta sejumlah ketua umum partai besar seperti Golkar, NasDem, PKB, PAN, dan PKS. Kehadiran mereka seolah mengirim pesan kuat tentang kekompakan dan keseriusan negara dalam menghadapi potensi ancaman.

Pintu Demokrasi Tetap Terbuka, Aksi Anarkis Ditindak Tegas

Menindaklanjuti sinyal bahaya tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap aksi anarkis yang merusak fasilitas umum dan merugikan masyarakat luas. Ia secara spesifik telah memerintahkan Polri dan TNI untuk mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap segala bentuk perusakan.

“Sekali lagi, aspirasi murni harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dilindungi. Namun, tidak dapat dipungkiri adanya gejala tindakan di luar hukum, bahkan yang mengarah kepada makar dan terorisme,” tegas Prabowo.

Meski demikian, Prabowo memastikan bahwa ruang demokrasi tidak akan dikebiri. Ia menjamin bahwa pintu untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional akan tetap dibuka selebar-lebarnya. Pemerintah, katanya, siap mendengar dan menindaklanjuti setiap masukan dari rakyat selama disampaikan dengan cara yang tertib.

“Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi dengan baik dan damai. Kami pastikan akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti,” tuturnya.

Pernyataan ini menandai titik balik penting dalam respons pemerintah terhadap gelombang protes. Di satu sisi, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak berpendapat. Namun di sisi lain, pemerintah juga menegaskan batas tegas antara aksi demokrasi dan tindakan anarkis yang membahayakan stabilitas negara. (Sumber:Suara.com)