Bupati HM Wiyatno dan Wabup Dodo Perkuat Kejaksaan Negeri Kapuas Melalui Penyerahan Hibah

1TULAH.COM – Pemerintah Kabupaten Kapuas tunjukkan komitmennya dalam mendukung lembaga penegak hukum di daerah dengan menyerahkan hibah kepada Kejaksaan Negeri Kapuas pada Senin, 21 April 2025 di Aula Kejaksaan Negeri Kapuas oleh Bupati Kapuas HM Wiyatno didampingi Wakil Bupati Dodo.

Melalui sambutannya, Bupati Kapuas HM Wiyatno menegaskan bahwa dukungan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan institusi penegak hukum demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berkeadilan.

“Pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Kejaksaan Negeri. Hibah ini merupakan bentuk dukungan nyata kami untuk memperlancar tugas-tugas kejaksaan dalam menegakkan hukum dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujar Wiyatno.

Lebih lanjut Bupati Kapuas HM Wiyatno menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri memiliki peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Kami menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada program, tetapi juga pada penegakan hukum yang tegas dan adil. Kejaksaan Negeri merupakan mitra penting dalam mengawal setiap proses itu,” ucap Wiyatno.

Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Luthcas Rohman, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh Pemkab Kapuas. Ia menyebut hibah yang diberikan akan menjadi penguat bagi jajarannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.

“Kami sangat menghargai dukungan dari Bapak Bupati dan jajaran Pemkab Kapuas. Ini adalah bentuk kepercayaan yang akan kami jaga dan manfaatkan sebaik mungkin demi kepentingan masyarakat dan penegakan hukum di Kapuas,” ujar Luthcas.

Adapun hibah yang diberikan meliputi 2 buah unit mobil, 8 buah kursi kerja, 10 buah pc all in one, 10 buah printer dan 2 buah smart tv.

Penyerahan hibah ini menjadi wujud nyata sinergi positif antara pemerintah daerah dan lembaga hukum, serta menjadi bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.